Petani Tepi Barat Kecam Perusakan Infrastruktur Air oleh Militer Israel

Warga Tepi Barat protes untuk dapat kembali pulang ke rumah.(Al Jazeera)

PARA petani Palestina di wilayah Khirbat 'Atuf, dekat Tubas, mengecam keras tindakan militer Israel nan menghancurkan prasarana air dan sistem irigasi di dataran agraris utara Tepi Barat nan diduduki. Pembangunan jalan militer sepanjang 22 kilometer tersebut menyebabkan ladang-ladang mengering dan hewan ternak mengalami krisis air bersih.

Berdasarkan laporan nan dihimpun dari para petani setempat, proyek pembangunan jalan nan menghubungkan desa Ein Shibli dan Tayasir ini telah berjalan selama beberapa bulan. Konstruksi tersebut secara langsung menghancurkan pipa-pipa air utama nan menjadi urat nadi bagi pertanian dan peternakan warga.

Saleh Hamdan, seorang pemilik kebun anggur, mengungkapkan kepedihannya saat menunjukkan gugusan anggur nan mengering. "Sejak Februari, kami menderita kekurangan air. Kami tidak bisa mengairi tanaman dan tidak bisa mengakses lahan kami sendiri," ujarnya kepada AFP. Ia menegaskan bahwa tanpa air, keberadaan petani di wilayah tersebut terancam punah.

Dalih Keamanan Nasional

Di sisi lain, pihak militer Israel berkilah bahwa proyek jalan nan diberi nama Scarlet Thread tersebut merupakan bagian dari kebutuhan keamanan nan mendesak. Militer menyatakan tujuan utama proyek ini mencegah penyelundupan senjata dan gangguan keamanan terhadap Negara Israel.

"Wilayah ini mempunyai sejarah aktivitas terorisme, termasuk serangan penembakan nan mengakibatkan kematian tentara dan penduduk sipil," klaim pihak militer, merujuk pada kejadian penembakan tahun 2024 nan menewaskan seorang penduduk sipil berumur 23 tahun.

Konflik Lahan dan Hukum

Data dari Biro Nasional Pertahanan Tanah dan Perlawanan terhadap Aktivitas Pemukiman (PLO) menunjukkan bahwa pada Desember 2025, otoritas Israel mengeluarkan perintah penyitaan militer atas lebih dari 1.000 dunam (sekitar 100 hektare) lahan di wilayah tersebut.

Meski sempat ditangguhkan oleh perintah sementara Mahkamah Agung Israel pada akhir Januari 2026, pengadilan kemudian mengizinkan proyek tersebut dilanjutkan pada Maret 2026 dengan argumen kebutuhan keamanan nan mendesak.

Kondisi ini membikin para petani merasa terisolasi di tanah mereka sendiri. Dirgham Basharat, petani lain, menggambarkan situasi tersebut seperti berada di dalam penjara. "Setiap petani nan mencoba mengakses lahannya di sini ditangkap, diserang, dan dipermalukan oleh tentara Israel," pungkasnya. (I-2)