Petani Tebu Ungkap 4 Biang Keladi RI Doyan Impor Gula-Ancam Swasembada

2 bulan yang lalu

Daftar Isi

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Soemitro Samadikoen membeberkan sejumlah persoalan mendasar nan membikin Indonesia tetap berjuntai pada impor gula, sekaligus susah mencapai sasaran swasembada.

Ia menilai, masalah utama bukan sekadar produksi nan kurang, melainkan rangkaian persoalan dari hulu hingga hilir, mulai dari info kebutuhan nan tidak akurat, kebijakan impor nan tidak konsisten, hingga insentif nan lemah bagi petani.

Soemitro menyoroti penggunaan info kebutuhan gula, khususnya untuk industri, nan dinilai terlalu besar dan berakibat langsung pada keputusan impor.

"Yang disampaikan Pak Menteri Pertanian di sana (dalam rapat kerja berbareng Komisi VI DPR RI) itu kan kebutuhan gula untuk industri tetap 3,9 juta ton. Itu kegedean. Ya begitu itu, lantaran info nan nggak betul dipakai. Sehingga kita impornya lebih banyak," kata Soemitro kepada CNBC Indonesia, Jumat (10/4/2026).

Menurutnya, praktik serupa juga terjadi pada komoditas pangan lain seperti kedelai dan jagung. Kebutuhan kerap dilebihkan, sementara nilai produk impor lebih murah lantaran negara lain sudah lebih maju secara teknologi.

"Karena apa? Harga pangan dari luar itu relatif lebih murah dari kita. Di sana pertaniannya sudah pakai mekanisasi nan itu jauh lebih murah biayanya dibanding jika kita manual pakai orang," ujarnya.

Tak hanya soal data, dia juga mengkritik kebijakan impor nan dinilai tidak sinkron dengan kondisi riil di lapangan. Ia mencontohkan pada tahun lalu, ketika stok gula dalam negeri tetap tersedia, namun impor tetap dilakukan.

"Tahun lampau itu impor, terus kita sudah ingatkan. Karena tetap ada stok gula kita nan itu hasil impor tahun-tahun sebelumnya. Ini nan tetap tersisa. Tapi pemerintah tetap impor," ucap dia.

Kondisi ini berakibat langsung pada serapan gula petani. Bahkan, dia menyebut gula dalam negeri sempat tidak laku meski musim giling baru berjalan.

"Dan terbukti di pertengahan tahun, kita baru giling 2 bulan, gula kita sudah nggak laku. Pernah dengar kan gula petani tidak laku, terus kita teriak-teriak untuk pemerintah segera beli itu?" katanya.

Ia juga menyinggung inkonsistensi antara pernyataan dan praktik kebijakan di lapangan.

"Jadi ngomongnya jika di sana sama praktek lainnya nggak sama. Itu nan kadang-kadang kita bikin bingung. Kalau memang mau serius gimana caranya? Ya serius dong," tegas Soemitro.

1. Harga Dikekang, Petani Enggan Tanam Tebu

Sementara dari sisi produksi, Soemitro menilai rendahnya minat petani menanam tebu menjadi aspek utama produksi gula nasional belum optimal. Penyebabnya, nilai gula dinilai tidak memberikan insentif nan cukup.

"Bercocok tanam alias menanam tebu itu tetap kurang menarik. Karena nilai gulanya dibatasi-batasi," ungkapnya.

Ia menjelaskan, secara ideal nilai gula semestinya berada di kisaran 1,5 kali dari nilai beras agar menarik bagi petani. Namun kenyataannya, nilai dibatasi sementara biaya produksi terus meningkat.

"Gula itu sekarang biaya pokok produksinya sudah Rp15.000 lebih. Sehingga harganya itu minimal kita lenyap nyaris pada nomor Rp16.875," jelas dia.

Dengan kondisi tersebut, margin petani menjadi sangat tipis. Akibatnya, petani condong beranjak ke komoditas lain nan lebih menguntungkan.

"Kalau dibandingkan menanam padi, tetap menguntungkan menanam padi. Jadi jangan dibatasi nilai gula," katanya.

Ia pun meminta pemerintah mencabut pemisah nilai atas dalam Harga Acuan Penjualan (HAP) gula, dan menyerahkan nilai pada sistem pasar.

"Biarlah pasar nan menentukan harga. Jangan kita ini dipatok-patokin. Orang kita biaya pokok produksinya udah segitu, tapi di nilai jual di atasnya dibatasi," tegas Soemitro.

2. Gula Impor Lebih Kompetitif

Sedangkan, ketergantungan pada impor juga dipicu oleh ketimpangan biaya produksi antara Indonesia dan negara lain. Soemitro menyebut negara lain sudah menggunakan mekanisasi dan mempunyai lahan luas, sehingga biaya jauh lebih efisien.

"Jauh lebih murah lantaran di sana semuanya pakai mekanisasi. Kebun-kebun mereka luas-luas. Kita manual, pakai tenaga manusia, dan hamparannya kecil-kecil," ujarnya.

Ia apalagi membandingkan skala lahan petani tebu di Indonesia dengan luar negeri. "Petani tebu di sini 200 hektare saja sudah dianggap besar. Di sana 2.000 hektare," kata dia.

3. Produksi Tertahan Masalah Manajemen dan Kebijakan

Selain aspek petani, Soemitro juga menyoroti persoalan manajemen dan kebijakan, termasuk di BUMN sektor gula.

"Taruhlah sekarang misalnya PT SGN (Sinergi Gula Nusantara) rugi Rp680 miliar. Kenapa? Karena gula impor? Ya enggak lah. Ya lantaran nggak bisa, manajemennya nggak bisa kerja," tukas Soemitro.

Ia menilai pembenahan manajemen, regulasi, dan kebijakan menjadi kunci untuk meningkatkan produksi nasional.

"Yang kudu dibenahi kebijakannya, dan regulasinya," sambung dia.

Dengan beragam persoalan tersebut, Soemitro menilai sasaran swasembada gula kudu dilihat secara realistis. Ia menegaskan, swasembada bukan sekadar soal nomor produksi, tetapi juga keahlian menyerap hasil produksi dalam negeri.

"Swasembada itu betul-betul dipenuhi dari produksi dalam negeri. Jangan asal-asal ngomong swasembada," ucapnya.

Ia mencontohkan, meski produksi gula konsumsi nasional katakanlah sudah mendekati kebutuhan, namun gula lokal tetap bisa tidak terserap jika pasar dibanjiri oleh produk dari luar.

"Kita belum swasembada, tapi gula kita sudah tidak laku. Gimana ini? Kan berfaedah ada gula lain nan masuk ke kita," kata Soemitro.

Menurutnya, sebelum berbincang sasaran swasembada, pemerintah perlu membenahi data, kebijakan impor, hingga perlindungan pasar domestik.

"Masalahnya diurai. Jangan mengira-ngira. Ajak kita petani bicara," ujarnya.