Petani Tebu Beri Kuncian Penting ke Pemerintah Demi RI Swasembada Gula

Jakarta, CNBC Indonesia - Petani tebu memberikan "resep" konkret agar Indonesia bisa lepas dari ketergantungan impor gula, dan mencapai swasembada. Kuncinya bukan sekadar ekspansi besar-besaran, melainkan pembenahan dari dalam, ialah intensifikasi lahan, perbaikan data, hingga penggunaan perangkat dan mesin pertanian (alsintan) nan sesuai kondisi lahan domestik.

Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Soemitro Samadikoen menegaskan, langkah awal nan paling krusial adalah memperbaiki fondasi sektor tebu nasional, dimulai dari info hingga kondisi riil di lapangan.

"Intensifikasi (lahan tebu) dulu. Dari lahan nan ada ini, didata areal tanaman ini dengan benar. Berapa sih luas areal kita? Sekarang kan selalu setiap tahun naik, benarkah itu? Enggak benar. Saya punya bukti, enggak benar. Jadi ini enggak benar," kata Soemitro kepada CNBC Indonesia, Jumat (10/4/2026).

Menurutnya, pemerintah perlu melakukan pemetaan menyeluruh (mapping) terhadap lahan tebu, termasuk lokasi, kondisi tanaman, hingga pola kemitraan dengan pabrik gula. Dari situ, baru bisa diketahui persoalan utama nan menghalang produktivitas.

"Datalah tanaman kita ini sesuai dengan kenyataannya. Terus, kondisinya gimana itu kudu dilakukan. Jadi kudu di-mapping. Mapping luasnya, keadaannya, di mana tempatnya tanaman gula sekarang kita ini, dan dia berkolaborasi gak dengan pabrik gula. Jadi bangun kemitraan. Tripartit ya itu. Pabrik gula, pemerintah, dan petani," jelasnya.

Ia menekankan, setiap persoalan di lapangan kudu didiagnosis secara spesifik sebelum diintervensi. Mulai dari kekurangan air, pupuk, bibit, hingga akses permodalan.

"Nah kekurangannya dipenuhi. Kurang air, buatkan saluran air. Kurang pupuk, dimudahkan pupuknya. Kurang bibit, kurang modal, dimudahkan langkah mendapatkan modal. Jadi diagnosanya apa? Benar enggak? Kalau diagnosisnya udah, penyakitnya apa? Baru diobati," terang Soemitro.

Selain itu, dia juga mengkritik pendekatan kebijakan nan dinilai tetap top-down tanpa melibatkan petani sebagai pelaku utama di lapangan.

"Kalau urusan petani, ajak ngomong, saya. Jangan nggak ngajak ngomong. Kita (para petani tebu rakyat) nggak pernah diajak ngomong. Diajak ngomong itu baik-baik. Jangan one-way traffic," katanya.

Mekanisasi Harus Disesuaikan

Soemitro juga menyoroti pentingnya mekanisasi, namun dengan pendekatan nan sesuai kondisi Indonesia. Ia mengingatkan, struktur lahan tebu di dalam negeri nan kecil-kecil tidak cocok dengan penggunaan perangkat besar seperti di negara lain.

"Tanah kita itu mekanisasinya nggak sama dengan tanah-tanah di luar negeri, dengan menggunakan alsintan nan gede-gede, ngga bisa. Ciptakan perangkat produksi pertanian ini nan sesuai dengan kondisi lahan kita," jelas Soemitro.

Ia apalagi menyarankan agar pemerintah mendorong pengembangan alsintan berukuran mini nan lebih adaptif terhadap lahan petani.

"Lahan kita ini gimana? Nah, kecil-kecil. Ya sudah, ciptakan traktor, alsintan nan kecil. Jangan nan gede-gede. Nah, itu harusnya dengerin kita. Jangan asal saja," ucapnya.

Di sisi lain, dia juga menyinggung hambatan akses pupuk subsidi nan tetap susah diakses petani akibat persoalan administrasi.

"Katanya pupuk subsidi, tapi kita mau menggunakan pupuk subsidi saja susah sekali," sebut dia.

Pemerintah Ngebut Peremajaan Tebu

Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menyebut pemerintah tengah konsentrasi melakukan peremajaan tanaman tebu (bongkar ratoon) sebagai langkah sigap mendongkrak produksi nasional.

"Setelah kami mengevaluasi tahun 2025 atas pengarahan Bapak Presiden (Prabowo Subianto), kami mengecek tebu-tebu kita seluruh Indonesia, 70%-80% itu tidak layak. Sehingga kita lakukan bongkar ratoon dan Bapak Presiden meminta kami untuk membantu petani-petani tebu Indonesia, kami langsung anggarkan Rp1,7 triliun di 2025, kita lanjutkan di 2026," kata Amran saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Menurutnya, dari total sekitar 500.000 hektare lahan tebu nasional, sekitar 300.000 hektare merupakan tanaman tua nan sudah tidak produktif.

"Rencana kami bongkar ratoon lantaran kurang lebih 300.000 (hektare) lebih dari 500.000 hektare itu tanaman lama, tidak mungkin produksinya bisa naik, sehingga petani tidak bisa untung," jelasnya.

Program ini ditargetkan melangkah selama tiga tahun dengan skema 100.000 hektare per tahun.

"Langkah pemerintah adalah, kita bantu bongkar ratoon dan itu subsidi pemerintah, ratoon 100.000 hektare per tahun, Insyaallah 3 tahun selesai, itu langkah pemerintah," ungkap dia.

Amran optimistis, jika program melangkah sesuai rencana, Indonesia bisa mencapai swasembada gula konsumsi dalam waktu dekat.

"Kenaikan produksi nan jelas paling lambat 2027 kita swasembada white sugar (gula konsumsi)," pungkasnya.

(dce) [Gambas:Video CNBC]