Petani Kelapa Sawit Soroti Aturan Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA

Petani Sawit (Foto: Okezone)

JAKARTA - Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menyoroti ketentuan Bab III Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA) Strategis nan mengatur bahwa BUMN Ekspor dapat menentukan margin dalam penyelenggaraan ekspor komoditas SDA strategis.

Ketua Umum SPKS Sabarudin meminta pemerintah memastikan BUMN Ekspor nan ditunjuk dalam penyelenggaraan ekspor satu pintu sawit, ialah Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), tidak mengambil margin nan pada akhirnya berpotensi dibebankan kepada petani melalui penurunan nilai tandan buah segar (TBS).

“Jika DSI mengambil margin, kami cemas biaya itu pada akhirnya dibebankan kepada petani melalui nilai TBS nan lebih rendah. Itu nan kudu dicegah sejak awal,” ujar Sabarudin kepada wartawan, Sabtu (20/6/2026).

Menurut SPKS, petani sawit mendukung upaya pemerintah memperbaiki tata kelola ekspor, termasuk memperkuat kemitraan petani dengan perusahaan dan posisi Indonesia dalam perdagangan komoditas strategis. Namun, perbaikan tata kelola tersebut tidak boleh menciptakan biaya baru nan berujung pada berkurangnya pendapatan petani.

SPKS mengingatkan bahwa selama ini beragam biaya dalam rantai perdagangan sawit kerap diteruskan hingga ke tingkat petani. Salah satu contohnya adalah pungutan ekspor nan selama bertahun-tahun menjadi bagian dari struktur biaya industri sawit dan turut memengaruhi nilai nan diterima petani.

Organisasi petani tersebut mencatat, penurunan nilai akibat pungutan ekspor pernah mencapai Rp500 hingga Rp1.000 per kilogram. Karena itu, pengalaman pengelolaan pungutan ekspor oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dinilai menjadi pelajaran krusial bahwa setiap tambahan biaya dalam rantai perdagangan berpotensi mengurangi nilai TBS nan diterima petani.

“Petani sudah lama menanggung beragam biaya dalam rantai perdagangan sawit. Jangan sampai margin baru kembali mengurangi nilai nan diterima petani,” kata Sabarudin.