Pesan Penting Pramono untuk Para Demonstran

Liputan6.com, Jakarta - Aksi demonstrasi mewarnai sejumlah wilayah ibu kota dalam beberapa waktu terakhir hingga Jumat (19/6/2026). Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengimbau para demonstran tidak merusak akomodasi umum (fasum) saat menyampaikan aspirasi.

Menurut Pramono, kebebasan berekspresi kudu tetap dilakukan dengan menjaga akomodasi publik nan digunakan berbareng oleh masyarakat.

“Jadi, seperti nan saya sampaikan, nan paling krusial apa, ungkapan untuk ekspresi ini jangan kemudian merusak akomodasi umum,” kata Pramono di instansi perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta.

Menurut Pramono, akomodasi umum merupakan aset nan dibangun untuk kepentingan masyarakat luas sehingga kudu dijaga keberlangsungannya oleh seluruh pihak, termasuk peserta aksi.

“Karena akomodasi umum itu milik bersama, sehingga dengan demikian saya betul-betul mengimbau, meminta, siapa pun nan melakukan unjuk rasa di Jakarta jangan merusak akomodasi umum,” ujarnya.

Lebih lanjut, Pramono menegaskan Pemprov DKI Jakarta menghormati kewenangan masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Dia menilai penyampaian aspirasi dapat tetap dilakukan secara tertib tanpa kudu merusak sarana publik nan tersedia.

Diketahui, sejumlah tindakan unjuk rasa berjalan di beragam titik Jakarta Pusat pada Jumat (19/6/2026). Salah satu tindakan nan dijadwalkan berjalan adalah demonstrasi nan digelar sejumlah badan pelaksana mahasiswa (BEM) dari beragam fakultas Universitas Trisakti di depan Gedung DPR.

Dalam seruan tindakan nan diunggah melalui akun IG resmi organisasi tersebut, mahasiswa membujuk beragam komponen untuk turun ke jalan menyampaikan aspirasi mengenai kondisi ekonomi, keahlian pemerintah, hingga rumor supremasi sipil.

Adapun tindakan dijadwalkan dimulai pada pukul 14.00 WIB. Massa mahasiswa Trisakti bakal berkumpul di Tugu Luar Trisakti sebelum bergerak menuju depan kompleks parlemen.

Sedikitnya, mahasiswa membawa tiga tuntutan utama dalam tindakan tersebut. Pertama, mereka mendesak pemerintah memulihkan kondisi ekonomi dan politik dengan menurunkan nilai bahan pokok, menurunkan nilai bahan bakar minyak (BBM), meningkatkan kesiapan BBM bersubsidi, serta menghentikan pemborosan anggaran pendapatan dan shopping negara (APBN).

Kedua, menuntut pemerintah memberantas inkompetensi pejabat. Mahasiswa meminta pemerintah menghentikan sementara dan melakukan pertimbangan menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta memperbaiki komunikasi publik pemerintah.

Ketiga, mahasiswa menuntut pengembalian supremasi sipil. Dalam tuntutan tersebut, mahasiswa menolak UU Polri.

Mereka juga meminta pembebasan seluruh tahanan politik, menghentikan tindakan represif abdi negara serta praktik militerisme di Indonesia Timur dan ranah sipil, serta menolak proyek strategis nasional (PSN) nan dinilai tidak berpihak kepada rakyat.