Perut Kenyang, Nasib Guru Melayang: Ironi MBG di Jawa Barat

Maret dan April 2026 semestinya menjadi bulan nan penuh kemenangan. Ramadan baru saja usai, Lebaran telah dilewati, dan umat Katolik pun baru saja merayakan Paskah. Namun, bagi 3.823 tenaga honorer pendidikan di Jawa Barat, hari raya kali ini terasa hambar, apalagi getir.

Di saat jutaan orang bersukacita, mereka justru kudu menelan ludah kepahitan lantaran sudah dua bulan kantong mereka kosong melompong. "Semenjak Lebaran belum gajian" adalah jeritan sunyi dari mereka nan selama ini kita puja dan puji sebagai pahlawan bangsa nan tanpa tanda jasa ini.

Ini bukan sekadar masalah keterlambatan manajemen biasa. Ini adalah potret kegagalan sistemik nan menelanjangi wajah original prioritas negara kita. Bayangkan, 3.823 orang—termasuk para guru, petugas tata usaha, petugas kebersihan, hingga penjaga sekolah—dipaksa tetap bekerja dengan dedikasi penuh di tengah perut nan keroncongan dan tagihan nan menumpuk. Mereka adalah penjaga gawang kualitas generasi bangsa, tetapi negara justru membiarkan mereka "mengemis" kewenangan dasarnya sendiri.

Jabar Sang Juara Dapur nan Gagap Administrasi

Jawa Barat saat ini berdiri tegar sebagai provinsi dengan jumlah dapur umum Makan Bergizi Gratis (MBG) terbanyak di Indonesia. Ada 4.931 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) nan berdiri di sana, kira-kira nyaris 23 persen dari total dapur nasional. Setiap bulan, logistik raksasa mengalir deras ke dapur-dapur ini: jutaan liter minyak goreng, ribuan ton beras, hingga ratusan ribu ekor ayam.

Sangat ironis, apalagi condong menyakitkan. Kita sebagai bangsa begitu lihai mengelola rantai pasok telur dan daging sapi untuk mengisi piring-piring makan, tetapi kita mendadak "lumpuh" dan "gagap" saat kudu mencairkan penghasilan guru. Bagaimana mungkin sebuah provinsi nan bisa mengoperasikan ribuan dapur canggih justru kandas memenuhi kewenangan dasar 3.823 jiwa pendidiknya?

Uangnya (pasti) ada. Anggarannya tersedia di kas wilayah dan sudah direncanakan dengan matang. Namun, semua itu terkunci rapat oleh "tembok" birokrasi pusat. Sebuah info dari Kementerian PAN-RB menjadi palang pintu nan melarang pengalokasian anggaran bagi honorer setelah seleksi PPPK dilakukan. Aturan ini lahir dari menara gading nan abai pada realitas lapangan, di mana sekolah-sekolah kita tetap sangat berjuntai pada tenaga honorer untuk tetap bisa bernapas.

Klaim MBG "Aman" adalah Penyesatan Publik

Selama ini, pemerintah selalu membangun narasi bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak bakal pernah mencaplok anggaran pendidikan murni. Namun, kebenaran di Jawa Barat adalah sanggahan telak bagi klaim tersebut. Ketika ruang fiskal negara tersedot hingga Rp314 triliun untuk program gizi di tahun 2026, elastisitas anggaran untuk sektor lain—termasuk kesejahteraan guru—menjadi semakin sempit dan kaku.

Kebutuhan pembimbing di Jawa Barat mencapai nomor 60 ribu orang. Setiap tahun, 1.700 pembimbing pensiun. Jika tenaga honorer tidak segera dibayar dan akhirnya berakhir mengajar, siapa nan bakal berdiri di depan kelas? Klaim bahwa anggaran pendidikan "aman" hanyalah penyesatan publik jika pada kenyataannya para pendidik kudu "berpuasa" penghasilan selama dua bulan lantaran patokan nan tumpang tindih. Kita sedang memberi makan tubuh anak-anak kita, tetapi di saat nan sama kita membiarkan otak dan jiwa mereka kelaparan lantaran para pengajarnya sedang berjuang menyambung nyawa.

Diskriminasi dan Cemburu Sosial nan Terstruktur

Ketimpangan perlakuan negara kian nyata dan melukai rasa keadilan kita. Lihatlah sungguh cepatnya negara bertindak untuk program MBG. Pada Februari 2026, sebanyak 32.000 pegawai SPPG resmi diangkat menjadi PPPK dengan kepastian penghasilan sesuai golongan. Langkah ini diklaim sebagai urgensi pembangunan SDM dalam Astacita.

Lalu, di mana letak keadilan bagi pembimbing honorer nan sudah mengabdi belasan apalagi puluhan tahun? Mengapa petugas dapur bisa begitu sigap diakomodasi ke dalam sistem birokrasi, sementara pembimbing nan memegang beban mengajar lebih dari 24 jam seminggu justru dihambat oleh patokan birokrasi nan mencekik? Ini adalah diskriminasi kebijakan nan (sudah) sangat telanjang. Negara seolah-olah lebih menghargai mereka nan mengurus logistik pangan daripada mereka nan mengurus logistik pemikiran anak-anak bangsa.

Menagih Nurani di Tengah Pesta Anggaran

Kita sedang menyaksikan sirkus anggaran nan fantastis, tapi salah sasaran. Di satu sisi, kita mendengar Badan Gizi Nasional (BGN) sanggup menghabiskan Rp113 miliar hanya untuk bayar jasa Event Organizer (EO) dengan dalih "kebutuhan strategis". Kita juga memandang pengadaan puluhan ribu motor listrik untuk kepala SPPG nan tetap berjalan, meski anggarannya sempat diblokir.

Namun, ketika bicara soal penghasilan 3.823 pembimbing nan belum dibayar, jawaban birokrasi selalu sama: "terbentur aturan". Mengapa kebijakan untuk MBG serasa jalan tol nan begitu mulus, sedangkan kebijakan untuk kesejahteraan pembimbing serasa jalan setapak nan penuh semak berduri?

Pendidikan tidak boleh menjadi variabel nan paling murah untuk dikorbankan demi program populisme mana pun. Apa gunanya sasaran 82 juta penerima faedah MBG jika 3.823 penjaga gawang pendidikan di Jawa Barat kehilangan martabatnya lantaran tidak dihargai? Kita sedang mempertaruhkan masa depan bangsa demi penghematan daya dan anggaran nan semu.

Stop Meromantisasi Penderitaan Guru

Sebagai masyarakat, kita kudu berakhir meromantisasi penderitaan pembimbing dengan gelar "Pahlawan Tanpa Tanda Jasa". Gelar itu jangan lagi dijadikan argumen untuk membiarkan mereka tetap miskin dan tidak dibayar. Pemerintah pusat, terutama Kementerian PAN-RB, kudu segera mencabut alias merevisi patokan nan menghalangi pembayaran penghasilan honorer ini.

Jangan biarkan laku prihatin para pembimbing di Jawa Barat dan seluruh Indonesia berubah menjadi sebuah corak keputusasaan. Jika kita sanggup membangun ribuan dapur mewah dan menggaji puluhan ribu petugas gizi baru, semestinya tidak ada argumen bagi negara untuk menunggak penghasilan pembimbing satu hari pun.

Membangun manusia-manusia muda semestinya dimulai dari menghargai manusia nan sedang mendidiknya. Selama negara tetap lebih sibuk menghitung butiran telur daripada menghitung tetesan keringat guru, selama itu pula resolusi pendidikan kita hanyalah sebuah ilusi nan mahal harganya. Mari kita tagih nurani penguasa: berikan kewenangan mereka sekarang juga, lantaran pendidikan nan berbobot tidak bakal pernah lahir dari perut nan kenyang, tapi jiwanya terabaikan.