Jakarta, CNBC Indonesia - PT Pertamina Patra Niaga terus memperkuat pengawasan penyaluran BBM Subsidi untuk memastikan pengedaran melangkah sesuai ketentuan dan tepat sasaran kepada masyarakat nan berhak.
Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui inspeksi mendadak (sidak) berbareng Kepolisian Daerah Sumatera Barat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ke sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Padang.
Kegiatan ini melibatkan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumatera Barat Helmi Heriyanto, perwakilan Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Barat Kompol Firdaus, serta Sales Area Manager Retail Sumatera Barat Pertamina Patra Niaga Fakhri Rizal Hasibuan.
Dalam sidak tersebut, tim melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap proses penyaluran BBM Subsidi, kesesuaian transaksi, penggunaan QR Code, kondisi sarana dan prasarana, serta aspek kepatuhan lainnya pada lembaga penyalur.
Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, operasional dan pelayanan kepada masyarakat di SPBU nan diperiksa melangkah normal. Tim juga menemukan indikasi kendaraan dengan nomor polisi nan tidak sesuai pada pengisian BBM Subsidi. Namun, pihak SPBU tidak melakukan pengisian terhadap kendaraan tersebut sebagai corak kepatuhan terhadap ketentuan nan berlaku.
Vice President Corporate Communication PT Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, mengatakan pengawasan penyaluran BBM Subsidi memerlukan sinergi antara Pertamina, pemerintah daerah, dan abdi negara penegak hukum.
"Pertamina Patra Niaga terus memperkuat pengawasan, baik melalui pemeriksaan langsung di lapangan maupun pemanfaatan sistem digital, untuk memastikan BBM Subsidi disalurkan sesuai ketentuan dan diterima oleh masyarakat nan berhak. Kolaborasi dengan pemerintah wilayah dan abdi negara penegak norma juga terus kami lakukan untuk memastikan setiap indikasi pelanggaran dapat ditindaklanjuti secara tepat," ujar Kitty dalam siaran persnya, Senin (7/9/2026).
Sebagai bagian dari upaya memastikan penyaluran BBM Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) tepat sasaran, Sales Area Retail Sumatera Barat telah menerbitkan 31 hukuman berupa pembinaan dan pemberhentian pasokan sementara selama 2026 terhadap lembaga penyalur nan terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan nan berlaku.
Selain itu, telah diajukan permintaan pemblokiran terhadap sekitar 5.000 nomor polisi kendaraan nan terindikasi melakukan pembelian BBM secara berulang. Pertamina Patra Niaga juga telah mengusulkan permintaan penghapusan info terhadap ribuan nomor polisi nan terindikasi melakukan pola pembelian tidak sesuai dengan ketentuan.
Sebagai bagian dari penguatan tata kelola lembaga penyalur, Sales Area Retail Sumatera Barat juga telah melakukan alih pengelolaan terhadap 3 SPBU pada 2026. Langkah tersebut antara lain dilakukan berasas rekomendasi dari surat pembinaan nan telah diterbitkan. Dengan demikian, total SPBU nan telah dilakukan alih pengelolaan di wilayah Sumatera Barat mencapai 6 SPBU.
"Setiap temuan nan terbukti merupakan pelanggaran bakal kami tindaklanjuti sesuai sistem dan ketentuan nan berlaku, mulai dari pembinaan hingga pemberian sanksi. Kami tidak memberikan toleransi terhadap penyalahgunaan dalam penyaluran BBM Subsidi lantaran perihal tersebut dapat mengurangi kewenangan masyarakat nan semestinya menerima manfaat," tegas Kitty.
Pertamina Patra Niaga terus mengembangkan pengawasan berbasis info dan digital, termasuk melalui pemanfaatan QR Code dan pemantauan pola transaksi. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kecermatan dan transparansi penyaluran sekaligus mendeteksi lebih awal indikasi pembelian nan tidak sesuai dengan ketentuan.
Pertamina Patra Niaga mengimbau seluruh lembaga penyalur untuk menjalankan aktivitas operasional secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab serta mematuhi seluruh ketentuan nan berlaku. Masyarakat juga diimbau melakukan pembelian BBM sesuai kebutuhan dan peruntukannya.
Apabila menemukan indikasi penyalahgunaan alias penyelewengan dalam proses penyaluran BBM, masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui Pertamina Contact Center 135.
Pertamina Patra Niaga berbareng pemerintah wilayah dan abdi negara penegak norma bakal terus memperkuat koordinasi dan pengawasan untuk menjaga tata kelola pengedaran BBM, meningkatkan kepatuhan lembaga penyalur, serta memastikan BBM Subsidi dapat diterima secara tepat sasaran oleh masyarakat nan berhak.
(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
1 minggu yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·