Persoalan Sampah Jakarta, Kenneth DPRD DKI Minta Camat hingga Lurah Bergerak Masif

Jakarta - Pengelolaan sampah di Jakarta dinilai tetap menghadapi banyak persoalan mendasar, terutama rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengolah sampah dari sumbernya. Karena itu, diperlukan aktivitas masif dan berkepanjangan dari seluruh unsur pemerintah wilayah hingga tingkat RT/RW untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah di Ibu Kota.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, menegaskan, penanganan sampah di Ibu Kota tidak bisa hanya mengandalkan Dinas Lingkungan Hidup semata, melainkan memerlukan kerjasama menyeluruh mulai dari tingkat Walikota, Kecamatan, Kelurahan, Sudin Lingkungan Hidup, RT/RW, hingga masyarakat.

Menurut Bang Kent -sapaan berkawan Hardiyanto Kenneth-, persoalan utama saat ini bukan hanya soal pengangkutan sampah, tetapi rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan sampah dari sumbernya.

"Camat, lurah, Sudin LH per wilayah kudu bisa bekerja-sama lantaran sampai hari ini masyarakat tetap banyak nan belum mengerti soal pengelolaan sampah. Karena itu edukasi kudu dilakukan secara gencar, rutin, dan konsisten, jangan hanya sesekali lampau selesai," ujar Kent dalam keterangannya, Minggu (24/5/2026).

Ia menilai, pendekatan jangka pendek kudu segera diperkuat melalui sosialisasi langsung ke masyarakat, pengawasan lingkungan, serta aktivitas masif pemilahan sampah dari rumah tangga.

"Jangka pendeknya adalah edukasi dan pengawasan nan masif. Harus sering turun ke lapangan, jangan menunggu viral baru bergerak. Camat, Lurah hingga Sudin Lingkungan Hidup kudu aktif menyentuh penduduk sampai tingkat RT dan RW," kata Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu.

Namun demikian, Kent menekankan Jakarta juga kudu mempunyai strategi jangka panjang agar tidak terus menerus mengalami persoalan serupa setiap kali terjadi gangguan di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

Ia mengingatkan, sejarah krisis sampah Jakarta pada era Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso alias Bang Yos saat akses menuju TPST Bantargebang nan sempat terganggu akibat bentrok sosial dan penolakan penduduk sekitar pada awal 2000-an. Kala itu, Pemprov DKI Jakarta mengambil langkah darurat dengan membuka area Nagrak, Jakarta Utara, sebagai letak penampungan sementara guna mencegah Jakarta lumpuh akibat penumpukan sampah.

"Kita kudu belajar dari sejarah. Pada masa Bang Yos, Jakarta pernah mengalami krisis sampah besar ketika Pelayanan TPST Bantargebang terganggu. Akhirnya Pemprov membuka Nagrak sebagai buffer alias penyangga darurat agar sampah tidak menumpuk di jalan dan melumpuhkan aktivitas DKI Jakarta," jelas Ketua IKAL (Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI) PPRA Angkatan LXII itu.

Menurutnya, langkah nan diambil saat itu memang dapat dipahami sebagai upaya pengamanan kota dalam kondisi krisis, namun juga menjadi sirine keras bahwa Jakarta terlalu berjuntai pada pola lama, ialah angkut dan buang.

"Krisis itu menunjukkan Jakarta belum punya sistem pengolahan sampah nan mandiri. Belum kuat dalam pemilahan, daur ulang, dan teknologi pengolahan sampah modern. Ketergantungan terhadap Bantargebang bakal menjadi persoalan nan sangat ekstrem," tuturnya.

Kent menilai, kondisi tersebut tetap relevan hingga saat ini. Bahkan ketika TPST Bantargebang mengalami gangguan, Jakarta tetap berpotensi menghadapi penumpukan sampah di sejumlah wilayah.

Karena itu, Kent meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadikan pengelolaan sampah sebagai prioritas utama nan kudu sukses di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno.

"Program pengelolaan sampah ini kudu menjadi prioritas Gubernur dan seluruh jajaran. Harus berhasil. Kalau tidak berjalan, ya kudu memakai sistem reward dan punishment, kudu ada hukuman bagi Jajaran SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) nan tidak melaksanakan dan kudu ada penghargaan bagi nan sukses melaksanakan program ini, kudu ada pertimbangan nan jelas terhadap keahlian wilayah maupun lembaga terkait," tegasnya.

Kent menambahkan, transformasi pengelolaan sampah tidak bisa lagi hanya konsentrasi pada hilir, melainkan kudu dimulai dari sumber sampah itu sendiri.

Ia mendorong penguatan TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle), pemilahan sampah organik dan anorganik sejak dari rumah tangga, pengembangan bank sampah, hingga pembangunan teknologi pengolahan sampah modern nan bisa mengurangi ketergantungan terhadap landfill alias open dumping.

"Kita tidak bisa terus menerus berpikir buang sampah ke Bantargebang kemudian selesai. Paradigma itu kudu berubah menjadi olah sampah. Jakarta ini adalah kota besar dengan beban produksi sampah ribuan ton per hari, jadi kudu punya sistem modern dan berkelanjutan," katanya.

Lebih lanjut, Kent juga meminta adanya integrasi lintas wilayah dan penguatan koordinasi antarinstansi agar persoalan sampah tidak ditangani secara sektoral.

"Jangan sampai persoalan sampah dianggap urusan Sudin LH saja. Ini urusan bersama. Camat, lurah, RT/RW, sekolah, pasar, pelaku upaya sampai masyarakat kudu bergerak bersama. Kalau semua melangkah sendiri-sendiri, masalah sampah tidak bakal pernah selesai," ujarnya.

Ia berambisi momentum pertimbangan pengelolaan sampah saat ini bisa menjadi titik kembali perubahan sistem di Jakarta.

"Kita tidak mau sejarah krisis sampah terulang lagi. Jakarta kudu mulai beralih bentuk dari kota nan hanya bisa membuang sampah menjadi kota nan bisa mengelola dan mengolah sampah secara modern, disiplin, dan berkelanjutan," tutupnya.

(ega/akn)