Perpecahan di Israel, Para Eks PM "Bersatu" Gulingkan Netanyahu

1 bulan yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Dua mantan Perdana Menteri (PM) Israel, Naftali Bennett dan Yair Lapid, resmi mengumumkan penggabungan partai mereka dalam sebuah daftar tunggal guna menggulingkan pemerintahan Benjamin Netanyahu pada pemilu nan dijadwalkan akhir tahun ini. Langkah ini diambil untuk mengonsolidasi kekuatan oposisi menjelang pemungutan bunyi nan kudu digelar paling lambat akhir Oktober mendatang.

Bennett nan bergolongan kanan dan Lapid nan moderat mengonfirmasi penggabungan partai "Bennett 2026" dan "Yesh Atid" ke dalam aliansi baru berjulukan "Together, Led by Bennett" pada hari Minggu. Mengutip Russia Today, keduanya menegaskan bahwa persatuan ini merupakan langkah strategis untuk mengubah arah negara Israel nan saat ini tengah dilanda beragam krisis.

Bennett menyatakan bahwa penggabungan kekuatan ini adalah keputusan politik paling berani nan pernah mereka ambil demi masa depan negara. Ia menegaskan bahwa stabilitas nasional menjadi prioritas utama di atas kepentingan golongan.

"Bergabungnya kekuatan ini adalah tindakan paling Zionis dan patriotik nan pernah kami lakukan, demi negara kami. Era perpecahan telah berakhir," ujar Bennett kepada awak media, dikutip Selasa (28/4/2026).

Perdana Menteri Israel Naftali Bennett, kiri, dan Menteri Luar Negeri Yair Lapid bereaksi setelah pemungutan bunyi pada RUU untuk membubarkan parlemen di Knesset, parlemen Israel, di Yerusalem, Kamis, 30 Juni 2022. (AP/Ariel Schalit) Foto: Naftali Bennett, kiri, dan Yair Lapid (AP/Ariel Schalit)

Senada dengan rekannya, Yair Lapid menekankan bahwa aliansi ini dibentuk atas dasar kepedulian terhadap generasi mendatang. Ia menilai pemerintahan di bawah kepemimpinan Netanyahu saat ini telah membawa Israel ke arah nan salah.

"Kami berdiri di sini berbareng demi anak-anak kami. Negara Israel kudu berubah arah," tegas Lapid dalam pernyataannya.

Kemitraan baru ini bakal melangkah sebagai daftar berasosiasi tanpa menggabungkan partai mereka secara formal. Menariknya, keduanya menyatakan hanya bakal berupaya membentuk pemerintahan dengan partai-partai oposisi Zionis dan secara definitif mengecualikan faksi-faksi Arab.

Bennett juga menjanjikan reformasi besar. Termasuk undang-undang wajib militer universal, penghentian pendanaan bagi mereka nan menghindari wajib militer, serta pengenalan pemisah masa kedudukan perdana menteri selama delapan tahun.

Langkah politik ini menjadi ancaman serius bagi Netanyahu, mengingat survei terbaru dari Maariv menunjukkan partai Bennett sekarang bersaing ketat dengan partai Likud milik Netanyahu dengan perolehan masing-masing 24 bangku Knesset. Sementara Yesh Atid diperkirakan meraih enam hingga tujuh kursi.

Kekuatan campuran ini diprediksi bisa mengulangi kesuksesan mereka pada 2021. Saat itu mereka sukses mengakhiri 12 tahun masa kedudukan Netanyahu melalui "pemerintahan perubahan".

Tekanan terhadap Netanyahu sendiri terus meningkat sejak Israel meluncurkan kampanye militer di Gaza sebagai respons atas serangan Hamas pada Oktober 2023 nan menewaskan 1.200 orang dan penyanderaan 250 orang lainnya. Menurut otoritas kesehatan Palestina, serangan udara dan darat Israel telah menewaskan lebih dari 72.000 orang serta melukai lebih dari 172.000 lainnya.

Kondisi politik Netanyahu kian terjepit setelah Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap dirinya pada 2024 atas dugaan kejahatan perang di Gaza. Selain tekanan internasional, di dalam negeri Netanyahu juga tetap menghadapi persidangan kasus korupsi, suap, dan penipuan nan kembali dilanjutkan pekan ini setelah sempat terhenti akibat perang dengan Iran.

Meski Netanyahu membantah semua tuduhan tersebut, Presiden Isaac Herzog mengindikasikan bahwa pemaafan hanya bakal dipertimbangkan setelah upaya kesepakatan pembelaan betul-betul berakhir.

(tps/sef)

Add