3 hari yang lalu
Direktur Pemberitaan Media Indonesia Abdul Kohar menerima audiensi Ketua Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) Maria Ulfah Anshor dan personil di Kantor Media Indonesia, Kedoya, Jakarta Barat, Kamis (25/6/2026).(. MI/AGUNG WIBOWO)
KOMNAS Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendorong pejabat publik mengerti bakal pentingnya perspektif gender nan setara dan setara dalam setiap kebijakan ataupun komunikasi publik. Itu disampaikan merespons pernyataan Menteri Pertanian (Mentan) kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) agar Koordinator Wilayah BGN Surabaya diganti dengan laki-laki. Alasannya lantaran pekerjaan itu dianggap berat.
"Serta memastikan bahwa wanita mempunyai kesempatan nan sama untuk memimpin dan berkontribusi di beragam bagian tanpa dibatasi oleh stereotip gender," ujar Anggota Komnas Perempuan Daden Sukendar di Jakarta, Rabu (12/8).
"Pernyataan semacam ini tidak semestinya dipandang sekadar sebagai candaan alias salah ucap, lantaran mereproduksi stereotip kelamin bahwa laki-laki lebih kuat dan lebih sesuai untuk pekerjaan berat, sementara wanita dianggap lebih lemah dan cocok ditempatkan pada pekerjaan nan ringan," sambung dia.
Pernyataan Mentan, dinilai berpotensi menormalisasi pandangan bahwa kapabilitas dan kepantasan seseorang dalam pekerjaan didasarkan pada jenis kelamin, bukan kompetensi alias kinerja.
Ia menyinggung kelamin leadership nan mana bangunan kepemimpinan tetap dilekatkan pada karakter maskulin, seperti kuat, tegas, tahan tekanan, dan bisa menghadapi pekerjaan berat.
"Ini dapat menjadi halangan bagi wanita untuk memperoleh kesempatan nan setara dalam menduduki dan menjalankan posisi kepemimpinan," kata Daden.
Ia mendorong andaikan ada pertimbangan pekerjaan semestinya dilakukan berasas parameter dan bukti nan objektif, bukan jenis kelamin. (Ant/H-4)
English (US) · 
Indonesian (ID) ·