Perlinsos Digital Surabaya Sukses Tekan Bansos Salah Sasaran

Jakarta -

Kota Surabaya mencatat capaian nyaris sempurna dalam uji coba pendaftaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital 2026. Sebagai salah satu dari 42 wilayah percontohan nasional, Surabaya sukses menyelesaikan pendataan hingga 99,94 persen sekaligus meningkatkan kecermatan penyaluran support sosial (bansos) dengan menekan kesalahan sasaran penerima.

Uji coba nan berjalan pada 20 Juni hingga 7 Juli 2026 itu merupakan bagian dari transformasi nasional sistem perlindungan sosial berbasis digital. Melalui integrasi info lintas kementerian dan lembaga, proses verifikasi penerima support sekarang memanfaatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Identitas Kependudukan Digital (IKD), serta teknologi face recognition.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, penerapan Perlinsos Digital menjadi langkah krusial untuk membangun sistem perlindungan sosial nan lebih cepat, akurat, dan transparan.

"Melalui penerapan sistem tersebut, proses verifikasi nan selama ini memerlukan waktu berbulan-bulan diharapkan dapat dipangkas secara signifikan menjadi sekitar 15 hingga 45 menit. Hasil verifikasi bakal langsung menunjukkan tingkat kepantasan seseorang sebagai penerima support sosial," ujar Wali Kota Eri, dikutip Jumat (31/7/2026).

Untuk mendukung penyelenggaraan program, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengerahkan 13.094 pemasok Perlinsos nan terdiri dari aparatur sipil negara (ASN), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), RT/RW, hingga beragam unsur masyarakat.

Keberhasilan tersebut mendapat apresiasi dari Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) Muhammad Qodari saat meninjau langsung penyelenggaraan pendataan dan uji coba aplikasi di Kantor Kecamatan Tambaksari, Surabaya, Selasa (28/7/2026).

Menurut Qodari, digitalisasi bansos merupakan program strategis Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp1.300 triliun alias sekitar 30 persen APBN disalurkan secara tepat sasaran.

"Prinsipnya kudu setara kepada nan berkuasa menerima, dan nan tidak layak tidak boleh menerima. Selama ini ada inclusion error alias mereka nan tidak berkuasa malah masuk, serta exclusion error di mana nan berkuasa justru terlewat," ujar Qodari.

Berdasarkan info aplikasi Sayang Warga, dari lebih dari satu juta kepala family (KK) di Surabaya, sebanyak 334.560 KK didaftarkan melalui pemasok Perlinsos, sementara 62.673 KK melakukan pendaftaran secara mandiri. Secara keseluruhan, capaian pendataan mencapai 99,94 persen.

Dari hasil pendataan tersebut, sebanyak 119.000 KK dinyatakan layak menerima support sosial.

"Di Surabaya ada sebanyak 119.000 KK nan berkuasa menerima bantuan, dan hebatnya lagi ada nan menolak lantaran sadar diri tidak berkuasa menerima bansos sebanyak 359.856 KK," terangnya.

Qodari menjelaskan, sistem baru bisa meningkatkan kecermatan info penerima bansos secara signifikan. Dari info sebelumnya nan mencatat sekitar 101.000 KK sebagai penerima bantuan, ditemukan inclusion error sekitar 25 persen alias sekitar 25.000 KK nan rupanya tidak memenuhi syarat sehingga dikeluarkan dari daftar penerima.

Di sisi lain, Perlinsos Digital sukses mengidentifikasi sekitar 51.000 KK alias sekitar 43 persen dari total 119.000 KK penerima nan sebelumnya belum tercatat meski sebenarnya berkuasa menerima support (exclusion error).

"Bayangkan, ada sekitar 51.000 KK alias setara 175.000 jiwa nan selama ini harusnya dapat tapi tidak menerima. Hari ini mereka mendapatkan keadilan lewat digitalisasi perlinsos," tegasnya.

Saat melakukan peninjauan, Qodari juga mencoba langsung proses pendaftaran menggunakan teknologi face recognition nan terhubung dengan info KTP elektronik. Sistem secara otomatis melakukan verifikasi silang terhadap kepemilikan aset melalui beragam instansi, mulai dari PLN, Kepolisian, hingga ATR/BPN.

"Sistem ini sangat setara lantaran nan menjawab adalah mesin dan info lintas kementerian/lembaga. Tidak ada lagi subjektivitas. Kalau ada sanggahan, bisa langsung diajukan di sistem," jelasnya.

Ia juga mengapresiasi kerjasama Pemkot Surabaya nan melibatkan seluruh jejeran ASN hingga kepala perangkat wilayah dalam mendampingi proses pendataan di tingkat kecamatan dan kelurahan, sehingga sasaran pendataan nyaris seluruhnya sukses diselesaikan.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Surabaya Eddy Christijanto mengatakan, hingga akhir masa uji coba, pendataan Perlinsos Digital telah mencapai 99,94 persen dan hanya menyisakan sekitar 605 KK nan belum terdata.

Dari total 1.004.298 KK di Surabaya, sebanyak 1.003.693 KK telah terdata melalui aplikasi Sayang Warga. Pemkot Surabaya juga memfasilitasi pendaftaran bagi penduduk nan belum mempunyai Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Eddy mengakui sempat terjadi perlambatan sistem pada awal penyelenggaraan uji coba. Namun, setelah dilakukan peningkatan infrastruktur, proses verifikasi sekarang dapat diselesaikan jauh lebih cepat.

"Saat ini proses verifikasi sudah langsung keluar hasilnya. Kita tetap menyisakan sekitar 605 KK nan belum terdata. InsyaAllah ke depan sasaran 100 persen bakal tuntas," terang Eddy.

Ia menambahkan, 605 KK nan belum terdata menjadi perhatian unik Pemkot Surabaya lantaran berangkaian langsung dengan perencanaan anggaran daerah.

"Ketidaksesuaian info domisili berisiko membikin anggaran nan telah disiapkan, seperti alokasi untuk penduduk nan sudah tidak bertempat tinggal di Surabaya menjadi tidak terserap dan tidak tepat sasaran," terangnya.

Karena itu, Pemkot Surabaya menegaskan bahwa penduduk nan belum terdata bukan berfaedah tidak memenuhi syarat menerima bantuan, melainkan sebagian besar belum memperbarui info domisili meski tetap menggunakan KTP Surabaya. ADV

(ega/akd)