Perkuat Kerja Sama Perbatasan, Mendagri Dukung Forum Reguler Negara Tetangga

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mendukung penguatan forum pertemuan secara berkala dengan negara-negara tetangga untuk membahas beragam persoalan dan kesempatan kerja sama di area perbatasan. Menurutnya, forum tersebut dapat menjadi wadah untuk memperkuat hubungan antarnegara, mengembangkan potensi ekonomi, serta menyelesaikan beragam persoalan perbatasan secara bersama.

Pesan tersebut disampaikan Mendagri saat menghadiri aktivitas Indonesia Border Partnership Coffee Morning berbareng duta besar dan delegasi dari negara-negara nan berbatasan dengan wilayah Indonesia, ialah Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, India, Thailand, Vietnam, Singapura, Filipina, dan Australia, di Kantor BNPP, Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Pertemuan nan mengusung tema “Strengthening Cooperation in Managing Our Border to Promote Prosperity” tersebut juga menjadi kesempatan bagi BNPP untuk memperkenalkan peran dan mandatnya dalam menangani beragam persoalan perbatasan.

"Poin nan paling krusial dari pertemuan kita hari ini adalah memperkenalkan BNPP, dan juga untuk menginformasikan bahwa jika mempunyai masalah perbatasan, silakan datang ke BNPP, lantaran ini adalah badan nan mempunyai mandat dari pemerintah untuk mengatasi masalah perbatasan di Indonesia, dan terutamanya di negara-negara tetangga," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri mencontohkan bahwa Indonesia pernah mempunyai persoalan perbatasan dengan Malaysia dan Timor Leste nan kemudian dapat diselesaikan. Menurutnya, masing-masing negara mempunyai iktikad baik untuk mengatasi persoalan melalui perbincangan dan pendekatan nan konstruktif.

Ia juga menilai Asia Tenggara beruntung menjadi area nan relatif damai. Hampir tidak ada perang antarnegara di Asia Tenggara. Kawasan ini juga dikenal sebagai salah satu area nan relatif tenang di bumi dan dapat menjadi model bagi area lainnya.

Di tengah kondisi tersebut, Mendagri memandang banyak kesempatan kerja sama nan dapat dikembangkan antarwilayah di area perbatasan. Salah satunya melalui beragam inisiatif koridor ekonomi nan menghubungkan wilayah-wilayah di Indonesia dengan negara-negara tetangga.

Strategi pembagian wilayah pembangunan nasional diwujudkan melalui enam koridor ekonomi Indonesia nan meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, dan Papua-Maluku. Pendekatan ini mengintegrasikan potensi lokal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nan merata serta berkepanjangan di seluruh daerah.

"Hubungan ekonomi, perdagangan, hingga keamanan antarwilayah negara nan terlibat dapat memberikan untung bersama. Saya berambisi enam koridor dalam inisiatif kami ini bisa diterima oleh negara-negara tetangga demi kemakmuran saling menguntungkan," ujarnya.

Untuk memastikan beragam kesempatan tersebut dapat terus dikembangkan, Mendagri menekankan pentingnya membangun forum nan digelar secara reguler. Forum tersebut dapat mempertemukan pemerintah, perwakilan diplomatik, dan para pemangku kepentingan untuk berganti pengalaman, menjajaki kesempatan ekonomi, membahas beragam tantangan, serta mengembangkan kerja sama nan lebih konkret.

"Kita mempunyai beberapa masalah nan kudu diselesaikan, dan saya berambisi perjumpaan ini bakal berlanjut. Saya bakal melakukannya mungkin setiap enam bulan, tapi jika Saudara mempunyai masalah mengenai hal-hal nan berangkaian dengan perbatasan, silakan hubungi saya, datang ke pejabat saya, alias saya bakal datang ke pejabat Saudara, dan kita bakal mengatasinya bersama," pungkasnya.