Perhumas Tekankan Kejujuran dan Etika Komunikasi di Era AI

Ketua Umum Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas) Boy Kelana Soebroto .(MI/Widjajadi)

Ketua Umum Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas) Boy Kelana Soebroto menegaskan pentingnya kejujuran, transparansi, dan integritas dalam komunikasi untuk menjaga kepercayaan publik di tengah perkembangan teknologi digital dan kepintaran buatan alias artificial intelligence (AI).

Penegasan tersebut disampaikan Boy dalam pembukaan Konvensi Humas Indonesia (KHI) 2026 di Hotel The Sunan, Solo, Sabtu (17/10). Menurut dia, kemajuan teknologi info membuka kesempatan komunikasi nan lebih luas, tetapi sekaligus meningkatkan akibat disinformasi, manipulasi persepsi, dan penyebaran konten tiruan berbasis AI alias deepfake.

“Teknologi dan algoritma bisa menyebarkan narasi ke jutaan orang dalam hitungan detik. Tetapi algoritma tidak selalu dapat membedakan mana nan benar, adil, dan bertanggung jawab,” kata Boy.

Dia menilai derasnya arus info membikin narasi nan paling keras belum tentu menjadi narasi nan paling benar. Karena itu, praktisi hubungan masyarakat (humas) kudu berkedudukan lebih dari sekadar menyampaikan pesan dan membangun gambaran positif suatu institusi.

“Tanggung jawab humas bukan sekadar membikin lembaga terlihat baik, tetapi membantu lembaga menjadi semakin layak untuk dipercaya,” ujarnya.

Boy menambahkan, setiap praktisi humas mempunyai tanggung jawab untuk memastikan komunikasi melangkah secara etis dan berpihak pada kepentingan publik. Humas pemerintah, misalnya, kudu memastikan aspirasi masyarakat didengar. Sementara itu, humas korporasi perlu menunjukkan bahwa keberlanjutan ekonomi melangkah seiring dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Adapun humas organisasi publik dan insan media dituntut menjaga independensi, kualitas, serta kecermatan info nan disampaikan kepada masyarakat.

Dalam forum tersebut, Boy juga menekankan tiga pilar komunikasi strategis nan kudu menjadi pedoman praktisi humas. Pilar pertama adalah membangun pemahaman nan utuh dan benar. Kedua, membangun penerimaan melalui perbincangan dan kredibilitas. Ketiga, mendorong tindakan nyata nan bertanggung jawab.

Menurut dia, ketiga pilar tersebut krusial untuk memastikan komunikasi tidak berakhir pada penyampaian informasi, tetapi juga menghasilkan pemahaman dan tindakan nan memberikan faedah bagi masyarakat.

Sejalan dengan tantangan tersebut, Perhumas berkomitmen memperkuat perannya sebagai organisasi pekerjaan sekaligus penggerak ekosistem komunikasi nasional nan inklusif, beretika, dan berstandar global.

Boy mengatakan Perhumas perlu beralih bentuk agar bisa menjawab kebutuhan komunikasi nan terus berkembang, terutama di tengah perubahan lanskap info akibat kemajuan teknologi digital dan AI.

Pada pembukaan KHI 2026, Perhumas juga mengumumkan penguatan jaringan organisasi melalui peresmian Badan Pengurus Cabang (BPC) Perhumas Banjarmasin.

Selain memperluas jaringan di dalam negeri, Perhumas berupaya memperkuat kerja sama internasional melalui kemitraan dengan Global Alliance for Public Relations and Communications Management. Kerja sama tersebut diarahkan untuk mendukung penerapan standar kompetensi dan legalisasi pekerjaan kehumasan Indonesia agar selaras dengan standar global.

KHI 2026 dihadiri sejumlah pejabat dan praktisi komunikasi, antara lain Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Wakil Wali Kota Solo Astrid Widayani, serta praktisi humas dari beragam wilayah di Indonesia.

Melalui konvensi tersebut, Perhumas mendorong penguatan etika profesi, peningkatan kompetensi, dan kerjasama lintas sektor untuk menjaga kepercayaan publik di tengah perubahan lanskap komunikasi. (E-2)