Perdana ASN WFH Jumat, Begini Situasi di Kemenkeu-KemenPU

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah telah menetapkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk Work From Home (WFH) sekali dalam seminggu setiap hari Jumat. Kebijakan ini mulai bertindak pertama kali pada hari ini, Jumat (10/4/2026).

Harapannya kebijakan ini bisa menghemat anggaran negara dan bahan bakar di tengah gejolak dunia akibat perang di Timur Tengah.

Dari pantauan CNBC Indonesia, beberapa kementerian tampak lenggang. Salah satunya adalah Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Gedung Djuanda I Kemenkeu saat ini tampak sepi.

Sementara itu, berasas pantauan CNBC Indonesia di instansi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), nan berada di gedung Wisma Mandiri, Jakarta Pusat hari ini, tampak kondisinya tetap condong normal.

Hal ini lantaran Kementerian PKP berada di gedung Wisma Mandiri, sehingga tenaga kerja nan bekerja juga selain dari jejeran Kementerian PKP.

Parkiran mobil nan berada di depan gedung Wisma Mandiri pun juga tetap tampak normal. Adapun untuk ASN Kementerian PKP, terlihat tetap banyak nan masuk kerja hari ini.

Sedangkan untuk Menteri PKP Maruarar Sirait dan jajarannya saat ini sedang melakukan kunjungan ke Sulawesi Utara dalam rangka meninjau program perumahan.

Sebagai informasi, pemerintah mulai menerapkan kebijakan WFH bagi ASN satu hari dalam sepekan, ialah setiap Jumat. Kebijakan ini diambil sebagai langkah efisiensi daya di tengah dinamika bentrok global.

Selain WFH, pemerintah juga membatasi penggunaan kendaraan dinas dan mendorong ASN untuk menggunakan transportasi umum.

Hal menarik juga ditemui di Kementerian Pekerja Umum (PU). CNBC Indonesia menemukan kementerian ini tetap menjalankan sistem kerja normal, tanpa WFH.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan tidak ada kebijakan work from home (WFH) bagi jejeran pegawainya. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan peran strategis kementerian dalam penanganan prasarana sekaligus respons kebencanaan di beragam daerah.

"PU itu di samping membangun infrastruktur, kami kan juga termasuk dari bagian tim utama manakala ada bencana, bersama-sama dengan BNPB dan Basarnas dan BPD. Jadi lantaran itu kemudian diputuskan kami tidak WFH,' kata Dody di Kementerian PU, Jumat (10/4/2026).

Dalam situasi saat ini, Kementerian PU dinilai tidak bisa mengendurkan kehadiran bentuk pegawai, terutama lantaran keterlibatan langsung di lapangan. Koordinasi lintas lembaga juga menjadi aspek krusial nan menuntut kesiapan setiap saat. Meski demikian, pemerintah tetap mencari langkah untuk menjaga efisiensi operasional tanpa mengganggu keahlian utama.

"Tapi memang diputuskan kita berupaya kerja dengan secara efektif efisien. Apa nan kita kerjakan setelah jam 5 misalnya, setelah jam 5 listrik kita kurangi sama sekali, AC kita kurangi. Jadi nan memang ruangannya bisa pakai AB, angin brobos, ya pakai AB aja, enggak usah pakai AC," sebut Dody.

Langkah penghematan tersebut disebut sebagai bagian dari upaya mendukung efisiensi anggaran negara. Pengurangan penggunaan listrik dan pendingin ruangan menjadi salah satu langkah sederhana nan diterapkan di lingkungan kantor. Kebijakan ini juga tengah dievaluasi untuk mengukur dampaknya terhadap pengeluaran.

"Jadi mudah-mudahan dengan langkah itu walaupun kita tidak WFH, tapi ada efisiensi nan tetap dapat kita berikan kepada kas negara. Itu perihal nan kelak sedang diukur oleh Karobim. Jadi jika WFH di PU tidak, tidak ada," ujar Dody.

(haa/haa) [Gambas:Video CNBC]