Percepatan EBT Harus Tekan Beban Subsidi dan Bangun Industri Nasional

Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Bambang Patijaya(Dok istimewa)

WAKIL Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Bambang Patijaya menilai percepatan daya baru dan terbarukan (EBT) perlu ditempatkan sebagai strategi nasional untuk memperkuat ketahanan energi, mengendalikan beban subsidi, serta membangun industri teknologi daya di dalam negeri.

“Kita mendukung arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam mempercepat kemandirian daya nasional. Pengembangan EBT bukan hanya agenda lingkungan, tetapi juga instrumen untuk mengurangi ketergantungan terhadap daya impor dan menjaga kesehatan fiskal negara,” kata Bambang dikutip Kamis (4/9).

Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi kalkulasi Kementerian ESDM bahwa beban subsidi dan kompensasi daya pada 2026 berpotensi mencapai sekitar Rp300 triliun andaikan kesiapan pasokan di Indonesia tidak diantisipasi dan pemanfaatan EBT tidak dipercepat. Menurut Bambang, proyeksi tersebut kudu menjadi dasar untuk mempercepat diversifikasi daya secara terukur.

Sebagaimana diketahui, dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, pemerintah merencanakan tambahan kapabilitas sebesar 69,5 GW, dengan 42,6 GW alias sekitar 61 persen berasal dari EBT. Program PLTS 100 GWp nan diluncurkan Presiden Prabowo diperkirakan menghasilkan daya rata-rata efektif sekitar 18–20 GW dengan dugaan aspek kapabilitas 18–20%. Secara ilustratif, andaikan tambahan pasokan tersebut diperhitungkan dalam struktur perencanaan baru, porsi EBT berpotensi meningkat menjadi sekitar 69–70%.

“Dengan hadirnya Program PLTS 100 GWp, tentu RUPTL mengalami penyesuaian. Penyesuaian itu bukan hanya mengubah nomor kapasitas, tetapi juga mencakup komposisi pembangkit, tahapan pembangunan, letak proyek, kebutuhan transmisi, kapabilitas baterai, persediaan daya, serta keahlian sistem menyerap tambahan pasokan tenaga surya,” terangnya.

Bambang menegaskan bahwa pengembangan EBT tidak boleh hanya mengejar besarnya kapabilitas terpasang. Setiap proyek kudu didukung kajian teknis dan keekonomian nan menyeluruh, termasuk biaya jaringan, penyimpanan energi, penyeimbang sistem, serta dampaknya terhadap biaya pokok penyediaan listrik. Dengan demikian, peningkatan EBT betul-betul dapat memperkuat keandalan pasokan dan menekan beban subsidi energi secara berkelanjutan.

Bambang juga mendorong penguatan riset dan pengembangan alias R&D untuk meningkatkan efisiensi panel surya dalam kondisi suasana tropis, mengembangkan baterai dan sistem penyimpanan energi, serta memperkuat teknologi jaringan pintar. Pemerintah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, PLN, BUMN, dan pelaku industri perlu membangun peta jalan riset nan terintegrasi dengan Program PLTS 100 GWp dan proyek EBT nasional lainnya.

“Kita perlu memastikan setiap investasi EBT menciptakan nilai tambah, lapangan kerja, penguasaan teknologi, dan kapabilitas industri di dalam negeri. Dengan pendekatan tersebut, kebijakan Presiden Prabowo dan Menteri Bahlil dapat memperkuat kemandirian energi, mengurangi beban subsidi, serta menjadikan Indonesia sebagai pusat industri daya bersih,” pungkas Bambang. (E-4)