Perbanas Usul Integrasi UMKM ke Rantai Pasok Nasional untuk Genjot Pembiayaan

Perhimpunan Bank Bank Umum Nasional (Perbanas) mengusulkan sejumlah langkah untuk mendorong pembiayaan upaya mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini diutarakan dalam Rapat Umum Anggota (RUA), Kamis (18/6).

Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perbanas, Aviliani membeberkan salah satu usulan tersebut adalah integrasi UMKM ke dalam rantai pasok nasional. Tujuannya untuk menjadi solusi pelemahan permintaan angsuran UMKM.

“Mendorong beragam program Pemerintah sebagai katalis permintaan UMKM. Fasilitasi UMKM ke rantai pasok/offtake ke beragam proyek strategis Pemerintah sebagai penjamin dan stimulus,” tulis rekomendasi dalam paparan Aviliani, dikutip Jumat (19/6).

Rekomendasi kedua, Perbanas mengusulkan pemilik UMKM untuk dibina oleh beragam lembaga dengan pendampingan nan difokuskan pada beragam urusan keuangan, seperti pembuatan laporan finansial sederhana, pemisahan rekening usaha, pemanfaatan transaksi digital, ekspansi usaha, serta pengurusan formalitas usaha.

Selanjutnya ada juga usulan untuk menjadikan piutang dan stok sebagai salah satu agunan nan sah untuk pembiayaan. “Penegakan norma agar penerapan invoice dan inventory invoicing semakin lumrah digunakan UMKM sebagai penjaminan,” tambahnya.

Dalam rekomendasinya, Perbanas menilai kebijakan angsuran UMKM perlu dirancang berasas kebutuhan masing-masing segmen usaha. Kredit investasi dinilai lebih sesuai bagi UMKM informal untuk mendukung pengembangan usaha, sementara angsuran modal kerja lebih relevan bagi UMKM umum guna menopang operasional bisnis.

Selain itu, Perbanas menyebut diversifikasi kebijakan pembiayaan perlu dilakukan dengan tidak hanya mengandalkan subsidi bunga. Skema penjaminan angsuran dinilai dapat menjadi pengganti nan lebih efektif, terutama saat kondisi perekonomian melemah, lantaran bisa memberikan kompensasi akibat bagi lembaga finansial dan lebih sesuai dengan karakter UMKM Indonesia nan tetap didominasi oleh sektor informal.

Masalah Utama Ada di Permintaan

Perbanas memandang penyebab utama tetap terkontraksinya angsuran UMKM sebesar 0,47 persen hingga Februari 2026 secara tahunan (year-on-year/yoy).

Perbanas memandang, pelemahan pertumbuhan angsuran UMKM tersebut tercatat terjadi sejak akhir 2022 hingga mulai negatif pada akhir 2025.

Sementara tren pertumbuhan angsuran modal kerja, investasi, dan konsumsi justru bergerak positif. Dengan demikian, Perbanas memandang ada persoalan mendasar nan menjadi penyebab utama penurunan angsuran UMKM ialah sisi permintaan angsuran alias berkarakter demand-driven.

Mayoritas UMKM alias sebanyak 90 persen baik UMKM umum maupun informal juga merasa belum memerlukan pinjaman, sehingga tidak mengusulkan kredit.

Dari sisi pembiayaan usaha, umumnya UMKM menggunakan biaya pribadi (self-funded). Dengan demikian persoalan utama rendahnya akses pembiayaan UMKM adalah rendahnya permintaan angsuran itu sendiri.

Hadir dalam gelaran RUA tersebut Ketua Umum Perbanas Hery Gunardi dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi.

Dalam gelaran ini turut diresmikan UMKM Center nan diharapkan menjadi wadah pendampingan berkepanjangan bagi pelaku upaya mikro, kecil, dan menengah.

Melalui lembaga ini, UMKM tidak hanya didorong untuk tumbuh dan berkembang, tetapi juga naik kelas ke tingkat upaya nan lebih tinggi. Keberhasilan pengembangan UMKM tersebut diyakini bakal memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

“Peresmian UMKM center dan paparan hasil penelitian tentang UMKM ini merupakan corak kepedulian sekaligus salah satu ikhtiar kami dalam memajukan industri UMKM Indonesia,” kata Hery.