Penyelidikan Federal terhadap Ilhan Omar Fokus pada Dokumen Kewarganegaraan

Penggeledahan rumah Ilhan Omar.(The Washington Post)

PENYELIDIKAN federal nan memicu penggeledahan di kediaman Anggota Kongres Amerika Serikat, Ilhan Omar, di Washington DC pada Senin (12/10), dilaporkan berfokus pada klaim bahwa dia alias mendiang ayahnya mungkin mendusta pada arsip imigrasi puluhan tahun silam. Langkah ini diambil guna mengamankan status norma dan kebangsaan AS mereka.

Omar, politikus Demokrat asal Minnesota nan lahir di Somalia, berulang kali membantah tuduhan tersebut. Ia menyebut penyelidikan ini sebagai ketidakejujuran tak berdasar dan kampanye fitnah. Penyelidikan ini menjadi sorotan lantaran dilakukan hanya beberapa minggu sebelum pemilihan, tindakan nan sangat tidak biasa bagi pemasok federal terhadap personil Kongres nan aktif.

Fokus pada Tanggal Lahir dan Masa Lalu Ayah

Menurut sumber nan mengetahui masalah ini, pemasok Homeland Security Investigations (HSI) tengah mendalami apakah Omar alias ayahnya, Nur Omar Mohamed, sengaja memalsukan tanggal lahir Omar pada arsip imigrasi. Hal ini diduga dilakukan agar Omar memenuhi syarat untuk mendapatkan kebangsaan melalui ayahnya sebagai anak di bawah umur saat sang ayah dinaturalisasi pada tahun 2000.

Selain itu, penyelidik memeriksa apakah ayah Omar sengaja menyembunyikan info mengenai dinas militernya di masa lampau saat mencari status norma di Amerika Serikat. Nur Omar Mohamed meninggal bumi pada tahun 2020.

Catatan Penyelidikan: Surat perintah penggeledahan nan diajukan mencantumkan potensi tuduhan konspirasi, penipuan imigrasi, dan pemberian pernyataan palsu.

Tekanan Politik dan Penyelidikan Keuangan

Kasus ini semakin memanas setelah Presiden Donald Trump kembali mengecam Omar melalui media sosial. Trump mendukung langkah Departemen Kehakiman untuk memberikan jawaban segera mengenai status kebangsaan Omar. Di sisi lain, Jaksa AS Jeanine Pirro mengungkapkan ada penyelidikan terpisah mengenai blangko pengungkapan finansial Omar.

Penyelidikan finansial tersebut menyoroti perbedaan aset nan dilaporkan Omar, sempat melonjak antara Rp94 miliar hingga Rp470 miliar (kurs estimasi), sebelum akhirnya direvisi menjadi nomor jauh lebih mini dengan argumen kesalahan akuntansi.

Risiko Pencabutan Kewarganegaraan

Jika terbukti melakukan penipuan imigrasi, Departemen Kehakiman dapat mengusulkan kasus denaturalisasi pidana alias perdata terhadap Omar. Denaturalisasi pidana mempunyai masa kedaluwarsa 10 tahun, tetapi denaturalisasi perdata tidak mempunyai batas waktu.

Di bawah pemerintahan Trump, kasus denaturalisasi menjadi prioritas dengan setidaknya 163 kasus nan diajukan sejak Januari 2025. Namun, para mahir imigrasi mencatat bahwa kasus seperti ini sangat jarang terjadi untuk tindakan nan sudah berumur puluhan tahun, selain jika mengenai dengan kejahatan transnasional nan serius.

Para mahir juga menekankan bahwa pengungsi dari negara-negara seperti Somalia sering kali menghadapi hambatan dalam menyediakan catatan kelahiran nan akurat. Laporan pemerintah Somalia tahun 2020 menunjukkan bahwa hanya 6 persen kelahiran di negara tersebut nan terdaftar secara resmi di pemerintah. (The Washington Post/I-2)