Penipuan CPNS Mencuat di Jatim, Rugi Ditaksir Tembus Rp20 M

Surabaya, CNN Indonesia --

Kasus penipuan modus penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) nan diduga melibatkan oknum militer aktif mencuat di Jawa Timur (Jatim).

Kerugian nan ditimbulkan diperkirakan mencapai lebih dari Rp20 miliar dengan korban diduga lebih dari 20 orang.

Sejumlah orang nan mengaku jadi korban dugaan penipuan seleksi CPNS ini pun melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Jawa Timur pada Sabtu (8/8).

Kuasa norma para korban Ketut Surya Putra mengatakan, dalam laporan awal ini, pihaknya mempolisikan seorang berjulukan OP, selaku pemilik lembaga training kerja PT PTC nan bertempat di Sidoarjo, Jawa Timur.

Ketut mengatakan penipuan ini bermulai saat para pelapor ini mengikuti tes resmi seleksi CPNS pada 2024-2025 dengan tujuan beragam instansi. Namun mereka dinyatakan kandas di tahap akhir.

Usai dinyatakan gagal, sejumlah oknum nan tetap aktif berdinas di sejumlah lembaga militer di Jawa Timur kemudian mendekati para pelapor dan menawari support agar mereka bisa lolos CPNS dengan modus adanya seleksi 'susulan'.

Para pelapor ini mengaku percaya terhadap oknum-oknum tersebut. Pasalnya, family mereka sendiri merupakan purnawirawan alias apalagi tetap sesama perwira aktif di lembaga tersebut.

"Modusnya adalah para korban ini didekati oleh orang-orang nan saat ini tetap menjabat di suatu lembaga aktif. Namun mereka ini menawarkan korban ini untuk berjumpa dengan si pelaku OP," ujar Ketut di Mapolda Jatim.

Oknum tersebut kemudian mempertemukan korban dengan terlapor berjulukan OP nan menjanjikan dirinya bisa meloloskan orang dengan penempatan di beragam lembaga pemerintah melalui jalur 'susulan'.

"Terdapat banyak sekali instansi-instansi nan dijanjikan seperti kementerian, kejaksaan dan juga IPDN dan juga BUMN," ucapnya.

Menurut Ketut, para pelapor rata-rata dimintai duit oleh OP, berkisar Rp300 juta hingga Rp700 juta, jika mau diterima alias dinyatakan lolos seleksi 'susulan' ini. Besar kecilnya nominal tergantung pada lembaga nan dijanjikan.

"Contohnya, misalkan jika mau masuk di lembaga A dia kudu merogoh kocek Rp700 juta, di lembaga B dia merogoh kocek Rp500 juta. Berbeda-beda seperti itu," ujarnya.

Usai bayar senilai ratusan juta rupiah kepada terlapor OP, korban kemudian diarahkan untuk mengikuti tes akademik, tes fisik, tes ilmu jiwa hingga tes kesehatan nan dibuat seolah-olah aktivitas itu betul-betul dibuat oleh lembaga negara.

Hal itu diketahui lantaran terlapor OP, mengirimkan surat keputusan (SK) dan agenda tes berkop resmi lembaga negara kepada para pelapor. Namun, surat-surat itu belakangan diketahui seluruhnya tiruan setelah dicek ke lembaga terkait.

"Para korban juga sudah mengecek dari instansi-instansi terkait, rupanya SK dan juga agenda nan dikeluarkan itu tidak benar, adalah palsu. Surat-surat nan dikeluarkan juga tiruan semua. Ada kop surat resmi, ada SK penunjukan, tapi tiruan semua." ujarnya.

Usai serangkaian tes 'susulan' itu, para korban nyatanya tak kunjung diterima di lembaga tersebut. Janji OP nan disebut sejak 2024-2025 pun belum terealisasi hingga kini.

Dalam tahap awal, ada lima korban nan melapor, dengan total kerugian mencapai Rp3,5 miliar. Namun, Ketut menyatakan jumlah korban dan total kerugian korban di luar golongan ini, termasuk di luar Jawa Timur, jauh lebih besar.

"Sudah mencapai kerugian Rp20 miliar lebih, lantaran korbannya sudah diduga jelas lebih dari 10 orang," ujarnya.

Ketut menyebut sejumlah korban nan hendak melapor justru mendapat intimidasi dari oknum lembaga militer, nan menakut-nakuti duit mereka bakal gosong andaikan proses dilaporkan ke polisi.

"Teman dari lembaga nan lain juga mengatakan dan menakut-nakuti para korban bahwa justru para korbanlah nan salah, lantaran korban itu telah melakukan tindak pidana penyuapan," ucapnya.

Namun, saat ditanya dari lembaga mana oknum-oknum militer nan jadi perantara OP itu berasal, Ketut mengaku dirinya belum bisa mengungkapnya.

"Saya tidak bisa sebutkan detailnya apakah instansinya seperti apa, tapi nan jelas salah satu lembaga nan membawa para korban ini merupakan oknum dari lembaga kemiliteran," katanya.

Ketut berambisi kepolisian bisa mengusut dan proses norma laporan ini, agar nama instansi-instansi nan dicatut tidak tercoreng, sekaligus meminta duit korban dikembalikan dan pelaku dihukum.

"Harapan saya selaku tim dan kuasa norma berambisi teman-teman kepolisian juga dapat turut serta membantu mengenai prosedur ini dan juga laporan ini. nan diinginkan para korban duit kembali dan juga balasan untuk pelaku juga dapat dilaksanakan," ujar Ketut.

Sementara itu, salah satu korban, DYA (27), penduduk Sidoarjo, menceritakan awal mula dugaan ini berawal. Hal itu saat ayahnya nan tetap aktif berdinas di lembaga militer, didekati oleh rekan sesama lembaga nan menawarkan jalur masuk CPNS susulan ke sebuah kementerian.

"Ayah saya tuh didekati oleh rekannya, kebetulan salah satu instansi, nan mana beliau ini menawarkan untuk memasuki ranah CPNS secara susulan," ujar DYA.

Rekan ayahnya itu kemudian mengenalkannya dengan OP. DYA pun mengaku awalnya bayar Rp525 juta untuk mengikuti seleksi 'susulan', nan kemudian membengkak menjadi Rp625 juta dengan dalih biaya penempatan.

"Di awal Rp525 juta, sampai akhirnya beliau ini 'bilang ini, nambah sekian untuk biaya penempatan dan biaya nan lain-lain lah istilahnya'. Nambah total saya di nomor Rp625," ujarnya.

DYA pun menjelaskan dirinya dan beberapa orang lain sempat mengikuti serangkaian tes nan tampak meyakinkan lantaran menggunakan atribut resmi kementerian.

"Ada perekrutan, kayak saya tuh dilakukan tes. Tesnya itu tes ilmu jiwa nan ada tulisannya, kementerian, ada baliho-nya gitu loh, ada tulisannya kementerian," ujarnya.

"Di situ ada pegawainya juga nan ngaku-ngaku orang kementerian, juga orang pusat dari Jakarta, dan beliau ini mengetes kami berempat waktu itu lantaran kami ada empat waktu itu, dan diberikan surat nan mana ada kopnya. Kopnya itu dari kementerian," tambahnya.

Ia merinci rangkaian tes nan dijalani berjalan di beberapa lokasi, mulai dari sebuah ruko di Surabaya untuk tes psikologi, Rumah Sakit Kementerian Kesehatan Surabaya untuk tes kesehatan, hingga lapangan Bogowonto sebagai tempat tes fisik.

"Ketika saya tes di lapangan Bogowonto itu, ada nan mengaku-ngaku abdi negara militer nan bekerja di area situ. Beliau itu ngetes kami semua itu di situ untuk tes lari, sit up, pull up, segala macam," ujarnya.

DYA menyebut, rangkaian kejadian nan dialaminya berjalan sekitar Agustus hingga Desember 2025. Kecurigaan DYA muncul setelah agenda penempatan nan telah disusun terus diundur tanpa kepastian.

"Di agenda terakhir penempatan itu tidak dilaksanakan. Diundur, diundur terus seperti itu," ujarnya.

Ia juga mengaku sempat meminta pengembalian duit dan disanggupi OP. Namun, realisasinya diingkari hingga kini. Ia pun memutuskan melaporkan kasus ini ke Polda Jatim.

"Sempat minta duit untuk kembali, dan waktu itu beliau ini mengiyakan, tetapi pada saat itu diingkari lagi. Pengembaliannya tuh dia mengembalikan secara termin, dan diingkari lagi," katanya.

Hingga buletin ini ditulis, Polda Jawa Timur belum memberikan keterangan resmi mengenai pelaporan nan bakal dilayangkan para korban.

(frd/sfr)

[Gambas:Video CNN]