Pengusaha Percetakan Keluhkan Pesanan dari Pemerintah makin Merosot

Ilustrasi(MI/Agus Utantoro)

INDUSTRI percetakan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tengah menghadapi tantangan berat. Selain dihantam angin besar digitalisasi, sektor nan didominasi oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ini juga merasakan akibat signifikan dari efisiensi anggaran pemerintah nan menyebabkan penurunan order secara drastis.

Ketua Persatuan Perusahaan Grafika Indonesia (PPGI) DPD DIY, Roni Sugiarto, mengungkapkan bahwa kondisi upaya percetakan saat ini berada di titik antara berkembang dan stagnan. Meski investasi mesin cetak baru terus masuk setiap tahun, namun secara upaya tidak menunjukkan perkembangan nan berarti.

“Mau dikatakan tidak berkembang, tetapi mesin cetak dan kelengkapannya selalu ada nan baru masuk. Namun dikatakan berkembang, kenyataannya memang tidak ada pertumbuhan nan signifikan,” ujar Roni di sela pembukaan Jogja Printing Expo 2026 di Jogja Expo Center (JEC), Bantul, Rabu (8/4).

Beban Operasional Meningkat

Roni menjelaskan, para pelaku upaya sekarang terjepit di antara dua kondisi sulit. Di satu sisi, pesanan dari sektor pemerintah nan selama ini menjadi tumpuan utama terus menyusut. Di sisi lain, biaya produksi melonjak akibat kenaikan nilai tinta, kertas, dan biaya operasional lainnya.

“Sudah order makin sepi, nilai bahan meningkat, dibebani lagi biaya operasional nan kudu ditanggung tanpa ada penurunan. Kami berambisi pemerintah wilayah memberikan perhatian serius dengan kembali mengalokasikan order pencetakan ke pelaku upaya lokal,” tambahnya.

Senada dengan perihal tersebut, Ketua Umum PPGI, Ahmad Mughira Nurhani, menyoroti pergeseran pasar. Jika dulu personil PPGI banyak mencetak produk pers seperti surat kabar dan majalah, sekarang konsentrasi mulai beranjak ke industri bungkusan (packaging). Namun, dia menyayangkan tetap banyak produsen makanan di Yogyakarta nan justru mencetak bungkusan mereka di luar daerah.

“Kami menemukan beberapa produk makanan produksinya di Yogyakarta, namun pencetakan kemasannya di luar DIY. Padahal, personil kami sudah memahami standar food grade nan diwajibkan,” kata Mughira.

Respons Pemerintah dan Solusi Digital

Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, membenarkan adanya penurunan order dari lembaga pemerintah. Menurutnya, perihal ini merupakan akibat logis dari kebijakan efisiensi anggaran dan transformasi digital di beragam lini birokrasi.

“Digitalisasi memang menyebabkan keperluan cetak-mencetak berkurang. Karena itu, pelaku upaya percetakan kudu memperluas jaringan kemitraan, misalnya masuk ke sektor bungkusan makanan dan minuman agar potensi pasar lokal bisa terserap oleh personil PPGI Yogyakarta sendiri,” saran Hasto.

CEO Krista Exhibitions, Daud D. Salim, menegaskan bahwa pameran ini merupakan komitmen untuk mendorong daya saing industri grafika nasional. Dengan menghadirkan teknologi nan lebih efisien, diharapkan pelaku UMKM di DIY dapat beradaptasi dengan kebutuhan pasar modern nan menuntut kecepatan dan kualitas tinggi di tengah tekanan ekonomi. (AU/E-4)