Pengusaha Ngeluh ke Menperin Aturan Pemda Bikin Industri Mandek

Jakarta -

Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) mengeluhkan tetap banyaknya halangan dalam realisasi investasi di area industri kepada Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Keluhan secara langsung disampaikan dalam aktivitas Business Forum dan Rakernas XXV HKI.

Salah satu nan dikeluhkan adalah adanya patokan dan proses birokrasi di pemerintah wilayah nan membikin investasi di area industri, termasuk nan masuk Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), belum bisa dieksekusi.

Oleh lantaran itu, Ketua Umum HKI Akhmad Ma'ruf Maulana meminta adanya penekanan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk bisa memproses segala urusan dalam berinvestasi agar lebih sigap dieksekusi.

"Jujur aja Pak Menteri, kami butuh semacam penekanan-penekanan juga ke pemerintah daerah. Karena antara pemerintah wilayah tetap belum banyak sinkron, Pak Menteri. Dan angan kami dari Kemenperin agar ada semacam surat agar betul-betul nan kami sudah lakukan PSN, baik itu KEK, Pak Menteri, agar ada rekomendasi-rekomendasi dari pemerintah wilayah secepatnya bisa dikeluarkan," ujar Akhmad dalam aktivitas nan dihelat di Jakarta, Kamis (30/7/2026).

Akhmad bilang, saat ini persaingan investasi di area ASEAN semakin ketat. Negara seperti Thailand dan Vietnam juga bergerak lebih sigap dalam memberikan kepastian investasi, termasuk memperpanjang akomodasi insentif pajak tax holiday.

"Persaingan antar negara-negara ASEAN, tax holiday itu semakin negara-negara ASEAN memperpanjang tax holiday-nya. Thailand, Vietnam lebih memperpanjang, lebih kejelasannya lebih cepat. Gerakan mereka lebih cepat, Pak Menteri," katanya.

Atas kondisi itu, Akhmad mengatakan bahwa pelaku area industri sekarang kebingungan menghadapi beragam halangan investasi di dalam negeri.

Bahkan, dia telah mendatangi sejumlah kementerian hingga menemui Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengadukan mandeknya realisasi investasi di area PSN dan KEK.

"Kami bingung ini kudu melakukan apa. Kami silaturahmi semua kementerian, walaupun kadang-kadang memuaskan, kadang-kadang tidak memuaskan, tetapi kami terus bergerak. Semalam kami bertemu Pak Luhut, Pak Menteri, kami mengadu juga ke beliau apa halangan daripada PSN dan KEK nan kok tidak bisa transaksi di lapangan nan sudah teman-teman ajukan," ujar Akhmad.

"Jadi ini, Pak Menteri, curhatan kami. Harapan kami, Pak Menteri, kami betul-betul dibantu dan dikawal," sambungnya menutup.

(hrp/hal)