Pengamat Ungkap Pendorong Kepuasan Publik Terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ilustrasi(Dok Istimewa)

Pengamat Politik sekaligus Peneliti Pusat Kajian Pertahanan dan Geopolitik Universitas Al Azhar Indonesia, Heri Herdiawanto, merespons hasil survei Parameter Politik Indonesia (PPI) nan mencatat tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 65,4 persen. Ia menilai program kesejahteraan sosial, stabilitas nilai kebutuhan pokok, serta konsistensi agenda pemberantasan korupsi menjadi aspek utama pendorong tingkat kepuasan publik terhadap keahlian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Berdasarkan temuan survei seperti dari Parameter Politik Indonesia, kepuasan masyarakat kebanyakan ditopang oleh beberapa aspek konkret. Program support sosial, jasa pendidikan, pemenuhan gizi melalui program makan bergizi cuma-cuma (MBG), serta jasa kesehatan berangkaian langsung dengan kebutuhan dasar warga," ujar Heri di Jakarta, Selasa (20/10/2026).

Heri menjelaskan bahwa keahlian pemerintah dalam mengendalikan nilai bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan pasokan bahan pokok menjadi tumpuan krusial dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah gelombang ketidakpastian ekonomi global.

Selain itu, komitmen penegakan norma serta program strategis swasembada pangan dinilai sukses membangun persepsi positif publik terhadap keberlanjutan pembangunan nasional.

"Upaya menjaga stabilitas nilai BBM bersubsidi dan kontrol terhadap kebutuhan pokok dianggap cukup membantu daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian global. Langkah-langkah dalam pendekatan pemberantasan korupsi serta program mercusuar seperti ketahanan pangan dan swasembada turut mendongkrak gambaran positif," ungkap Heri.

Meski nomor kepuasan publik tergolong tinggi, Heri mengingatkan agar jejeran pemerintahan Prabowo-Gibran tidak sigap berpuas diri. Ia menekankan pentingnya konsistensi eksekusi kebijakan di lapangan agar manfaatnya betul-betul dirasakan oleh masyarakat luas.

Ia juga meminta pemerintah untuk terus mewaspadai potensi penyelewengan anggaran dan penyalahgunaan kewenangan nan dapat merusak kepercayaan rakyat.

"Potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan serta munculnya oknum nan menyelewengkan kepercayaan publik selalu ada. Oleh lantaran itu, komitmen pemerintah Prabowo Subianto memasuki sisa waktu pengabdiannya kudu tetap mengedepankan kepentingan rakyat Indonesia," pungkas Heri.(H-2)