Ilustrasi(ANTARA)
LANGKAH Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka nan membujuk sejumlah perwakilan mahasiswa dalam kunjungan kerja (kunker) ke Ende, Gorontalo, dan Papua mendapat apresiasi dari kalangan akademisi. Keterlibatan golongan terpelajar ini dinilai menjadi preseden baru nan berani untuk memperkuat ruang perbincangan dan keterbukaan info publik.
Pengamat politik dari Universitas Tanjungpura (Untan) Kalimantan Barat, Erdi, menilai mahasiswa merupakan golongan nan relatif netral dan objektif dalam mengevaluasi program pembangunan pemerintah.
"Apa nan dilakukan Pak Wapres ini sangat tepat. Karena pihak nan sangat netral dalam berpendapat, berbicara, dan menilai keahlian adalah mahasiswa. Mereka inilah kelompok-kelompok terpelajar nan memang sudah semestinya dilibatkan," ujar Erdi saat dihubungi, Jumat (19/6/2026).
Erdi nan juga menjabat sebagai Wakil Dekan III FISIP Untan ini menambahkan, langkah tersebut sekaligus mematahkan narasi nan menyebut Wapres Gibran "alergi" terhadap kritik dari kalangan intelektual.
"Ketika Mas Wapres mau menerima mahasiswa, ini merupakan sebuah langkah berani dan mungkin belum pernah terjadi di negara ini. Mahasiswa nan berada di tengah hiruk-pikuk demonstrasi dirangkul untuk berbicara, diajak berdialog, dan diserap aspirasinya," imbuhnya.
Senada, master kebijakan publik sekaligus pengajar FISIP Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono, memandang metode ini efektif untuk memangkas kesenjangan info antara pemerintah dan masyarakat. Terutama mengenai isu-isu krusial seperti kebijakan pengelolaan lahan di Papua.
Menurut Kristian, mahasiswa perlu memandang langsung kebenaran empiris di lapangan agar bisa memberikan penilaian nan berimbang, bukan sekadar berasumsi dari satu sumber informasi.
"Saya rasa ini adalah upaya pemerintah untuk membikin mahasiswa bisa membandingkan antara info nan diperoleh dari beragam sumber dengan info jenis pemerintah. Artinya, pemerintah mengupayakan ada proses keterbukaan dalam perihal ini," kata Kristian.
Pelibatan mahasiswa dalam kunker ini ditengarai merupakan respons langsung pemerintah terhadap gelombang aspirasi golongan muda. Salah satu rumor krusial nan belakangan disuarakan oleh mahasiswa dari beragam universitas adalah tuntutan pemberhentian program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menanggapi perihal itu, Wapres Gibran memastikan pemerintah berkomitmen untuk terus mengevaluasi dan memperbaiki tata kelola program strategis nasional, termasuk MBG dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Sebagai corak transparansi, Wapres memboyong lima perwakilan mahasiswa dari beragam perguruan tinggi terkemuka untuk mengawal langsung kunker tersebut. Kelima mahasiswa itu adalah Daffa Ulhaq (Universitas Indonesia/UI), Keletus Sakaro (Universitas Sanata Dharma), Nolan Christoper Adam (Universitas Pelita Harapan/UPH), Rapid Bena Matin (Universitas Jenderal Soedirman/Unsoed), dan Salsabila Maulida (Institut Seni Budaya Indonesia/ISBI). (H-2)
English (US) ·
Indonesian (ID) ·