Pengamat Sebut Kapolri Buka Ruang Dialog Upaya Pulihkan Kepercayaan Publik

Ilustrasi(Dok Istimewa)

ANALIS politik senior sekaligus Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo nan menggelar pertemuan dan perbincangan terbuka dengan para ketua media massa. Ia menilai perihal tersebut merupakan sinyal kuat komitmen transparansi Korps Bhayangkara di tengah derasnya arus kritik publik terhadap abdi negara keamanan belakangan ini.

"Apa nan dilakukan oleh Kapolri Listyo Sigit Prabowo merupakan teladan nan unggul dalam membangun kerakyatan nan sehat, termasuk memulihkan relasi antara abdi negara keamanan dan masyarakat. Transparansi, dialog, dan pendekatan komunikatif selalu merupakan sistem terbaik dalam menjamin public trust terhadap pemerintah dan negara," ujar Boni melalui keterangan tertulisnya, Selasa (2/6/2026).

Menurut Boni, di tengah polarisasi opini dan masifnya narasi pesimistis di ruang digital, respons institusional nan komunikatif dari Polri menjadi penawar nan efektif. Keterbukaan ini mencerminkan akuntabilitas publik nan menjadi prasyarat utama kerakyatan nan sehat.

Boni menambahkan, pemerintah dan abdi negara penegak norma saat ini berhadapan dengan tantangan komunikasi nan adaptif. Terlebih, muncul aktivitas oposisi jalanan seperti "Gerakan Indonesia Gelap" nan memanfaatkan ruang digital secara masif untuk mempersempit ruang kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Dalam lanskap politik nan sarat disinformasi ini, Boni mengingatkan bahwa negara tidak boleh sekadar bersikap defensif.

"Ketika oposisi jalanan sukses membangun ekosistem narasi negatif nan menyebar dengan cepat, pemerintah tidak dapat sekadar bereaksi defensif. Dibutuhkan penemuan dan terobosan alternatif. Persis inilah nan sedang didemonstrasikan oleh Kapolri Listyo Sigit melalui pendekatannya nan terbuka dan dialogis terhadap organisasi media," kata Boni.

Lebih lanjut, Boni meyakini model kepemimpinan dialogis nan ditunjukkan Listyo sangat sejalan dengan visi besar nan dibawa oleh pemerintahan baru saat ini. Kepercayaan publik kudu dirangkul melalui transparansi, bukan dengan kekuatan represif.

"Saya yakin, apa nan dilakukan Kapolri Listyo Sigit selaras dengan apa nan diperjuangkan pemerintahan Prabowo-Gibran, ialah suatu pemerintahan demokratis nan selaras dengan rakyatnya," urai Boni.

Ia menegaskan kembali kebenaran esensial dalam teori demokrasi, di mana public trust alias kepercayaan publik adalah fondasi legitimasi negara nan paling otentik. Tanpa perihal tersebut, lembaga sekuat apa pun bakal kehilangan efektivitasnya.

"Sebaliknya, ketika kepercayaan publik terpelihara dengan baik, lembaga seperti Polri tidak hanya berfaedah sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai jangkar stabilitas sosial dalam kerakyatan nan senantiasa dinamis," pungkasnya. (H-2)