Pemerintah Tegaskan Komitmen Hadapi Trilemma Transisi Energi Bersih

Pemerintah tegaskan komitmen hadapi trilemma transisi daya bersih (Foto: Ist/Okezone)

JAKARTA - Upaya mempercepat transisi menuju daya bersih turut menjadi konsentrasi pemerintah. Untuk itu, langkah konkret diperlukan dalam mempercepat dekarbonisasi sekaligus menindaklanjuti komitmen Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI pada 3 Maret 2026 nan menetapkan transisi daya bersih sebagai salah satu prioritas kebijakan luar negeri Indonesia. 

Spica A. Tutuhatunewa, Kepala Pusat Strategi Kebijakan untuk Amerika dan Eropa, Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri Kemlu RI menekankan, hubungan kemitraan kudu dibangun berasas kesetaraan. Sebelum menentukan corak kerja sama internasional, Indonesia perlu terlebih dulu mengetahui kapabilitas domestiknya dalam membiayai, mengendalikan, dan mengembangkan komponen utama sistem daya masa depan. 

“Hasil domestik ini kudu diimbangi dengan model kemitraan internasional nan adil, setara, dan berkeadilan. Kerja sama semestinya tidak hanya menciptakan produsen, tetapi juga lisensi atas komponen-komponen kunci, riset bersama, serta training berkepanjangan bagi masyarakat lokal,” ujar Spica melalui siaran pers, Kamis (24/9/2026).

Menurutnya, kerja sama dengan Jerman juga dapat memperluas perspektif bahwa transisi daya berangkaian dengan keamanan energi, otonomi strategis, dan ketahanan nasional. Lewat Policy Strategy Dialogue berjudul “The Trilemma of Clean Energy Transition: Risks, Trade-offs, and Transformative Partnerships”. Kegiatan nan digelar Synergy Policies berbareng Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Indonesia diharapkan dapat menghasilkan langkah konkret.

Dalam periode 2026–2027, Kemlu RI berbareng Synergy Policies mendorong pendekatan nan tidak hanya berorientasi pada proyek dan penghimpunan modal, tetapi juga memperkuat koherensi kebijakan, penyelarasan standar, serta perbincangan berkepanjangan antara sektor energi, keuangan, industri, dan lingkungan hidup.

Kepala Pusat Strategi Kebijakan Isu Khusus dan Analisis Data, Kemlu RI, Gita Loka Murti, menegaskan, kerja sama internasional perlu menghasilkan faedah nan dapat diterapkan dan selaras dengan kepentingan nasional. Menurutnya, ukuran keberhasilan tidak cukup dilihat dari besarnya pembiayaan, tetapi juga dari kualitas pembiayaan, pembagian akibat nan adil, transfer teknologi, dan peningkatan keahlian pemasok lokal. 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk pembaruan buletin terbaru setiap hari

Follow