Dana Pensiun BUMN Rp127 Triliun Disoroti, Kemampuan Bayar Klaim Jadi Perhatian

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti likuiditas pengelolaan biaya pensiun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). (Foto: Okezone.com/BUMN)

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti likuiditas pengelolaan biaya pensiun Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya mengenai keahlian memenuhi tanggungjawab klaim peserta dalam jangka panjang. Regulator mewanti-wanti kondisi finansial sejumlah korporasi pendiri nan tertekan maupun telah dibubarkan dapat mengganggu pembayaran faedah hari tua para pensiunan saat jatuh tempo.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan saat ini Danantara tengah meninjau secara menyeluruh portofolio seluruh entitas biaya pensiun pelat merah guna memetakan tingkat kesehatan keuangannya.

Evaluasi menyeluruh ini mendesak dilakukan menyusul disparitas keahlian antarpengelola biaya pensiun BUMN nan dipicu oleh melemahnya keahlian finansial sejumlah korporasi pendiri.

"Kondisi biaya pensiun BUMN sangat bervariasi lantaran ada pendirinya nan sudah dibubarkan alias sedang mengalami kesulitan keuangan, sehingga tidak bisa bayar tanggungjawab peserta nan jatuh tempo. Oleh lantaran itu, Danantara dan Kementerian BUMN bakal membantu pengelolaan investasi biaya pensiun di bawah naungan BUMN," ujar Ogi dalam bertemu pers di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (25/9/2026).

Berdasarkan info OJK, terdapat sekitar 61 entitas Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) di lingkungan perusahaan pelat merah dengan total kelolaan aset mencapai sekitar Rp127 triliun.

Mayoritas entitas tersebut menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP). Kementerian BUMN sebelumnya mencatat sekitar 65 persen di antaranya mengalami defisit rasio kecukupan biaya (RKD) dengan total kekurangan pendanaan mencapai Rp9,8 triliun.

Bahkan, beberapa biaya pensiun BUMN sempat masuk dalam status pengawasan unik OJK akibat ketidakmampuan pendiri dalam melunasi akumulasi tanggungjawab iurannya.