Pengamat: Pernyataan Prabowo Terbuka pada Kritik Redakan Kekhawatiran Otoritarianisme

Presiden Prabowo Subianto(sekretariat negara)

PENGAMAT komunikasi politik, M. Jamiluddin Ritonga menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto nan kembali menegaskan keterbukaannya terhadap kritik menjadi sinyal positif bagi keberlangsungan kerakyatan di Indonesia. Menurutnya, sikap tersebut sekaligus meredakan kekhawatiran publik terhadap kemungkinan menguatnya praktik pemerintahan nan otoriter.

Jamiluddin mengatakan pernyataan Prabowo mengenai keterbukaan terhadap kritik bukan kali pertama disampaikan. Menurut dia, sikap itu telah berulang kali ditegaskan Presiden dalam beragam kesempatan.

“Pernyataan senada sebenarnya sudah berulang dinyatakan Presiden Prabowo dalam beragam kesempatan. Hal itu menunjukkan adanya konsistensi pernyataan Prabowo mengenai keterbukaannya terhadap kritik,” kata Jamiluddin dalam keterangannya, Minggu (15/6).

Ia menilai konsistensi tersebut juga menjadi jawaban atas dugaan sebagian pihak nan menilai Prabowo sebagai sosok nan anti kritik. “Pengulangan pernyataan itu tentu melegakan. Sebab, pernyataan Prabowo itu sekaligus menepis kekhawatiran Indonesia bakal kembali menjadi negara otoriter,” ujarnya.

Lebih lanjut, Jamiluddin menilai komitmen Presiden untuk menerima kritik merupakan agunan bahwa Indonesia tetap melangkah dalam koridor kerakyatan sebagaimana petunjuk reformasi dan konstitusi.

“Pernyataan Prabowo itu juga menggaransi Indonesia bakal tetap dalam koridor negara demokrasi. Komitmen tersebut kiranya sejalan dengan petunjuk konstitusi dan reformasi,” katanya.

Karena itu, dia berpandangan masyarakat semestinya tidak lagi merasa takut menyampaikan kritik terhadap pemerintah maupun Presiden.

“Seharusnya tidak ada lagi kehawatiran bagi siapa pun untuk mengkritik pemerintah, termasuk Prabowo sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara,” tuturnya.

Jamiluddin juga meminta lingkungan terdekat Presiden serta para pendukungnya memahami dan menjalankan semangat keterbukaan tersebut. Menurut dia, tindakan intimidatif terhadap pengkritik justru dapat merugikan gambaran Presiden.

“Setidaknya tidak ada lagi telepon nan bakal mengirim paket pasca pengamat melayangkan kritik terhadap penguasa. Termasuk tentunya teror lain melalui telepon alias merasa dikuntit oleh orang nan tidak dikenal,” ucapnya.

Ia menegaskan bahwa andaikan intimidasi terhadap pengkritik tetap terjadi, pihak nan paling dirugikan adalah Presiden sendiri.

“Kalau perihal itu tetap terjadi, tentu nan dirugikan nama presiden. Padahal presiden sangat terbuka terhadap kritik dan berupaya menjadi sosok demokrat,” katanya.

Menurut Jamiluddin, seluruh komponen masyarakat perlu menjaga komitmen kerakyatan nan telah ditegaskan Presiden. Ia menilai tindakan nan bertentangan dengan semangat tersebut dapat dianggap sebagai corak pengkhianatan terhadap komitmen nan dibangun Prabowo.

“Semua pihak perlu menjaga marwah presiden sebagai sosok nan menjaga dan menjamin kerakyatan tetap langgeng di negara tercinta. Siapa nan menodainya, berfaedah dia menjadi sosok nan berkhianat kepada Presiden Prabowo,” pungkasnya. (Z-2)