Pengamat Nilai Prabowo Harus Bersikap soal Gibran, Ini Alasannya

Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.(MI/Usman Iskandar)

PRESIDEN Prabowo Subianto perlu segera menyikapi polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka. Sikap tak bersuara berisiko menggeser persoalan nan semula membayangi Gibran menjadi beban politik Prabowo, apalagi menggerus elektabilitas dan popularitasnya pada masa mendatang.

Pakar politik, Ray Rangkuti mengingatkan bahwa kemarahan masyarakat tidak selalu diekspresikan melalui demonstrasi alias protes terbuka. Ketidakpuasan publik justru dapat tercermin dari menurunnya kepercayaan terhadap pemerintah dan perubahan support politik.

“Cara publik menunjukkan marah itu ya diabaikan saja. Tapi saat nan bersamaan, elektabilitas dan ketenaran Pak Prabowo itu turun. Itu menunjukkan bahwa ada masyarakat nan marah,” kata Ray kepada Media Indonesia di Kantor Seknas JPPR, Jakarta pada Rabu (14/10).

Menurut dia, polemik Gibran belum dapat dianggap selesai hanya lantaran tidak lagi memicu gejolak terbuka di masyarakat. Ia menilai, persoalan tersebut tetap berpotensi berkembang menjadi tekanan politik melalui sistem parlemen termasuk kewenangan angket maupun kewenangan menyatakan pendapat di DPR. “Saya kira kewenangan menyatakan pendapat alias angket bisa bergulir di situ. Jadi, ini bukan satu sikap politik nan sudah ditutup,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia itu menilai, kelanjutan polemik Gibran tetap susah diprediksi. Persoalan tersebut berkesempatan kembali menguat ataupun mereda. Namun, sikap Prabowo dinilai menjadi salah satu aspek nan dapat memengaruhi arah perkembangan polemik tersebut.

“Sekarang orang tetap memandang ini persoalan Gibran, bukan persoalan Pak Prabowo. Tapi jika Pak Prabowo bersikap diam, enggak memberikan reaksi, lama-lama orang bakal ke Pak Prabowo,” tutur Ray.

Ia juga memperingatkan, sikap tak bersuara tersebut dapat memunculkan pertanyaan mengenai komitmen dan kepemimpinan Prabowo, terutama dalam merespons persoalan nan menyangkut legitimasi politik wakil presiden.

“Pak Prabowo rupanya enggak punya sikap pada seorang wakil presiden nan dinyatakan MK enggak punya ijazah. Pada titik itu, presiden berisiko ikut menanggung akibat politik dari polemik nan awalnya tidak secara langsung menyasar dirinya,” ujarnya.

Di sisi lain, Ray menegaskan bahwa pemerintah dan Partai Gerindra sebagai pemegang bangku terbanyak di DPR perlu segera menentukan langkah politik nan jelas. Menurutnya, membiarkan polemik berkepanjangan tanpa penjelasan berpotensi memperluas persoalan sekaligus menjadikannya beban bagi pemerintahan Prabowo.

“Daripada nunggu itu terjadi, saya menyarankan kepada pemerintah dan juga Partai Gerindra agar segera bersikap. Sebab jika enggak, bisa rumor ini pindah dari Gibran ke Pak Prabowo-nya,” kata Ray.

Karena itu, dia menilai Prabowo perlu merespons persoalan tersebut sebelum berkembang menjadi beban politik nan lebih besar.

“Jika tidak direspons, kondisi itu berpotensi memengaruhi persepsi publik terhadap kepemimpinan Prabowo dalam jangka panjang,” jelasnya. (Dev/P-3)