Pengamat Dorong Parkir Elektronik untuk Putus Mata Rantai Parkir Liar Rahmatul Fajri(15/6/2026, 13.05.51)

Petugas Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mencabut pentil ban kendaraan sepeda motor nan parkir sembarangan di area Dukuh Atas, Setiabudi, Jakarta, Senin, (8/6/2026).(MI/USMAN ISKANDAR)

OPERASI penertiban parkir liar dan ahli parkir liar nan digencarkan Pemprov DKI Jakarta dinilai tidak bakal efektif menimbulkan pengaruh jera jika hanya mengandalkan razia dan penindakan di lapangan.
Pengamat tata kota Nirwono Joga menilai praktik parkir liar berkembang jadi ladang ekonomi berbobot ratusan miliar hingga triliunan rupiah nan melibatkan banyak pihak, mulai dari ahli parkir, golongan masyarakat, hingga oknum tertentu nan selama ini menikmati untung dari upaya tersebut.

"Penilangan, pencabutan pentil, alias razia hanya terapi. Tidak bakal membikin jera jika tidak ada solusi menyeluruh dan kepastian sistem nan menggantikannya," kata Nirwono, hari ini.

Menurut Nirwono, besarnya potensi ekonomi dari sektor parkir menjadi salah satu argumen utama parkir liar terus bermunculan meski penertiban dilakukan berulang kali.

Ia menyebut sejumlah kalkulasi memperkirakan potensi pendapatan parkir di Jakarta mencapai Rp500 miliar hingga Rp1 triliun per tahun.
Namun, nomor tersebut sebagian besar baru mencerminkan sektor parkir legal. Adapun aktivitas parkir liar nan tersebar di beragam titik kota diyakini mempunyai nilai ekonomi jauh lebih besar, meski belum pernah terpetakan secara pasti.

"Kalau kita lihat di mana-mana justru lebih banyak parkir liarnya daripada parkir legalnya. Potensi ini nan menurut saya kudu menjadi pertimbangan lantaran ke depan bisa menjadi salah satu sumber PAD nan cukup besar bagi DKI Jakarta," ujarnya.

Menurut Nirwono, parkir liar berkembang menjadi ekosistem ekonomi nan melibatkan banyak pihak. Maka itu, penertiban semata tak menyelesaikan persoalan selama sumber pendapatan dari praktik itu tetap terbuka lebar.
"Kita tahu semua parkir liar di Jakarta dikelola. Dalam tanda petik dilakukan pihak-pihak tertentu, mulai dari ormas, pihak keamanan, dan unsur-unsur lain nan ikut mengambil periuk di situ," katanya.

Alih-alih mengandalkan operasi penertiban berkarakter periodik, Nirwono menilai pemerintah kudu membangun sistem parkir nan bisa menutup celah munculnya parkir liar.

Langkah pertama adalah memperbanyak akomodasi parkir legal nan memadai. Menurut dia, keterbatasan lahan membikin Jakarta tidak mempunyai banyak pilihan selain membangun gedung-gedung parkir bertingkat nan dikelola secara profesional.

Selain penyediaan infrastruktur, digitalisasi jadi aspek nan tidak kalah penting. Nirwono menilai sistem parkir elektronik dan pembayaran nontunai merupakan langkah paling efektif untuk memutus kebocoran pendapatan sekaligus menghilangkan ruang bagi praktik pungutan liar. Ia mencontohkan area upaya dan pusat perbelanjaan di Jakarta nan menerapkan sistem parkir digital secara penuh tanpa transaksi tunai.

"Kalau dikelola swasta bisa, kenapa pemerintah tidak bisa? Artinya ada pihak lain nan sengaja tidak mengoptimalkan pemasukan secara digital. Padahal, parkir elektronik memotong dua persoalan sekaligus, ialah parkir liar dan pungutan liar. Semua tercatat sehingga tidak mengakibatkan kebocoran pendapatan,” katanya.

Guna mengelola sektor parkir lebih profesional, dia mengusulkan Pemprov DKI membentuk badan unik berbentuk BLUD alias perusahaan daerah.Menurutnya, lembaga tersebut dapat mengintegrasikan pengelolaan parkir mulai dari perencanaan lokasi, digitalisasi sistem, hingga pengawasan untuk menekan kebocoran pendapatan dan praktik parkir liar.

"Jadi tata ruangnya ada, aturannya ada, kemudian pemantauannya juga ada. Ini nan kudu jadi catatan bagi teman-teman di DPRD nan sedang membikin pansus parkir untuk memandang bahwa ini bisa menjadi salah satu rekomendasi nan diberikan," ujar Nirwono.

Meski demikian, dia mengingatkan agar pembenahan sektor parkir tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah. "Catatannya, jangan terpaku pada uangnya. Parkir kudu jadi instrumen untuk mengurangi kemacetan, memperbaiki kualitas udara, dan mendorong masyarakat beranjak ke transportasi umum," pungkasnya. (H-2)