Penerima Bansos Bertambah 4,3 Juta Keluarga

Jakarta -

Daftar penerima support sosial (bansos) bertambah 4,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Penambahan penerima baru tersebut terjadi setelah Kementerian Sosial menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis, Andy Kurniawan, mengatakan pemutakhiran DTSEN diperlukan untuk merespons perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekaligus beragam ketidaksesuaian nan ditemukan di lapangan.

"Adapun ada hal-hal nan kiranya error di lapangan, semuanya kita respons. Semua masukan dari media kita respons dan langsung kita tindak lagi sebagai bagian dari pemutakhiran," ujarnya dalam Diskusi Metodologi Penentuan Desil dan Pengukuran Kemiskinan di Indonesia di Politeknik Statistika STIS, Jakarta, Jumat (11/9/2026).

Menurut Andy, pemanfaatan DTSEN memberikan pedoman nan lebih luas dalam memandang kondisi sosial ekonomi masyarakat. Salah satu hasilnya terlihat dari masuknya masyarakat nan sebelumnya belum tercatat sebagai penerima support sosial.

"Bagaimana dulu nan banyak tidak bisa mendapatkan bansos, sekarang ada 4,3 juta KPM baru ini mendapatkan bansos. Karena kita sudah menggunakan desil itu," katanya.

Pemutakhiran DTSEN juga berangkaian dengan proses penentuan desil nan digunakan sebagai salah satu pertimbangan pemerintah dalam menetapkan prioritas program perlindungan sosial.

Direktur Metodologi, Statistik, dan Science Data Badan Pusat Statistik (BPS) Prof. Setia Pramana menjelaskan, DTSEN dibangun melalui integrasi sejumlah sumber info pemerintah, termasuk DTKS, Regsosek, dan P3KE.

Masing-masing sumber info mempunyai karakter dan kelengkapan info nan berbeda sehingga proses integrasi menjadi bagian krusial dalam penyusunan pedoman info sosial ekonomi. Menurut Setia, info perlu terus diperbarui lantaran kondisi masyarakat dapat berubah dari waktu ke waktu.

"Data itu memang kudu di-update lantaran kondisi masyarakat berubah. Ada nan pindah domisili, ada nan meninggal, dan sebagainya," jelasnya.

Dalam penentuan desil, BPS menyusun ranking kesejahteraan berasas karakter sosial ekonomi rumah tangga. Peringkat tersebut tidak ditentukan hanya berasas pendapatan lantaran info pengeluaran alias pendapatan secara langsung tidak tersedia untuk seluruh rumah tangga.

Prof. Setia menjelaskan, BPS memanfaatkan info Susenas nan mempunyai info pengeluaran rumah tangga untuk membangun model perkiraan bagi rumah tangga nan tidak mempunyai info pengeluaran secara langsung. Model tersebut menggunakan pendekatan Proxy Means Test (PMT) dan metode machine learning.

Karakteristik wilayah juga menjadi bagian dari proses pemodelan. BPS mengembangkan model berasas kondisi masing-masing kabupaten/kota lantaran karakter sosial ekonomi masyarakat berbeda antardaerah.

"Modelnya kita bangun di masing-masing kabupaten/kota lantaran karakter masing-masing wilayah itu berbeda," ujar Setia.

Hasil pemodelan kemudian digunakan untuk menyusun ranking kondisi sosial ekonomi secara nasional. Menurut Prof. Setia, proses tersebut terus dievaluasi untuk meningkatkan kecermatan model dan mengurangi kesalahan nan dapat muncul baik dari model maupun dari kualitas info nan digunakan.

Ia menambahkan, penyempurnaan metodologi merupakan proses nan terus melangkah seiring dengan pemutakhiran data. Dengan demikian, perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat tercermin dalam pedoman info nan digunakan pemerintah.

Lebih lanjut, Andy menambahkan bahwa pemerintah terbuka terhadap masukan untuk menyempurnakan metodologi maupun penentuan desil. Diskusi akademis menjadi salah satu ruang untuk mengevaluasi proses tersebut.

"Tadi ada Mas Media Askar dari Celios. Dia memberikan masukan-masukan nan saya rasa ini konstruktif untuk pemerintah untuk membenahi semuanya. Untuk menyempurnakan metodologi, menyempurnakan desil, menyempurnakan DTSEN. Dan ini kita buka," katanya.

Menurut Andy, pemutakhiran tidak berakhir pada pembaruan info secara administratif, tetapi juga mencakup respons terhadap temuan di lapangan.

"Adapun ada hal-hal nan kiranya error di lapangan, semuanya kita respons. Semua masukan dari media kita respons dan langsung kita tindak lagi sebagai bagian dari pemutakhiran," tutup Andy.

(ily/hns)