Penerbangan di Papua Rawan Serangan, Operasional 11 Bandara Dihentikan

Kementerian Perhubungan juga menghentikan sementara operasional penerbangan di 11 bandara. (Foto: Okezone.com/Kemenhub)

JAKARTA – Kementerian Perhubungan menyoroti serius kejadian penembakan pesawat perintis Cessna Grand Caravan PK-SNR milik PT Smart Cakrawala Aviation pada rute Tanah Merah (TMH)–Danawage/Koroway Batu (DNW) nan terjadi pada 11 Februari 2026.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa mengungkapkan, pihaknya telah memetakan sedikitnya lima airport dengan status rawan penyerangan. Menyusul kejadian tersebut, Kementerian Perhubungan juga menghentikan sementara operasional penerbangan di 11 bandara, satuan pelayanan (satpel), dan lapangan terbang (lapter).

"Penembakan pilot dan kopilot PK-SNR milik PT Smart Cakrawala Aviation menorehkan luka nan mendalam bagi bumi transportasi udara, sekaligus mengingatkan kita sungguh tingginya akibat bekerja di tanah Papua," ujarnya dalam pernyataan resmi, Senin (16/2/2026).

Adapun 5 airport nan masuk dalam status situasi rawan penyerangan antara lain, Bandara Kiwirok, Bandara Maoanamani, Satpel Sianak di Ilaga, Satpel Agandugume di Ilaga, dan Bandara Illu.

Sementara 11 bandara/satpel/lapter  yang operasionalnya dihentikan sementara hingga pemisah waktu nan belum ditentukan, antara lain, Satpel Koroway Batu, Bandara Bomakia, Satpel Yaniruma, Satpel Manggelum, Latper Kapiraya, Latper Iwur. Selain itu Latper Faowi, Lapter Dagai, Latper Aboy, Latper Teraplu, dan Lapter Beoga.

"Kegiatan operasional pada bandara-bandara tersebut bakal dibuka kembali setelah mendapat pengamanan  dari abdi negara TNI/Polri dan kondisi keamanan dinyatakan kondusif serta memenuhi standar keselamatan penerbangan," kata Lukman.

Ditjen Hubud juga tengah melakukan pemetaan airport berasas tingkat risiko, menyusun Standard Operating Procedure (SOP) unik bagi awak pesawat di wilayah kritis, serta berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia dan abdi negara penegak norma mengenai investigasi kejadian sesuai ketentuan perundang-undangan penerbangan.