Pendidikan Kita Belum Baik-Baik Saja

Setiap Hardiknas, kita merayakan pendidikan seolah semuanya melangkah di jalur nan benar. Padahal, jika kita jujur memandang ke ruang-ruang kelas-dari kota hingga pelosok-yang tampak justru sebaliknya: ketimpangan nan melebar, pembimbing nan lelah, dan kebijakan nan belum sepenuhnya berpihak. Di titik ini, mengatakan pendidikan kita “baik-baik saja” terasa lebih seperti penghiburan, bukan kenyataan.

Hasil Tes Kompetensi Akademik (TKA) 2026 memberi gambaran nan cukup jelas. Di kota-kota besar, capaian literasi digital meningkat. Namun di wilayah tertinggal, justru terjadi penurunan kompetensi dasar. Ini bukan sekadar selisih angka, melainkan potret ketimpangan nan terus berulang. Jika dibandingkan dengan asesmen dunia seperti PISA, posisi Indonesia juga belum bergerak signifikan-masih tertahan di papan bawah dan tertinggal dari Vietnam serta Thailand. Artinya, persoalan ini bukan sementara, melainkan struktural.

Pendidikan kita belum sepenuhnya menjadi “tangga naik kelas”. Ia justru kerap mereproduksi ketimpangan. Mereka nan mempunyai akses-teknologi, lingkungan belajar, hingga support keluarga-akan terus melaju, sementara nan terbatas semakin tertinggal.

Masalahnya tidak berakhir di sana. Kebijakan pendidikan kerap berubah. Kurikulum datang dan pergi, sementara pembimbing dipaksa terus beradaptasi tanpa jeda. Belum selesai memahami satu sistem, sudah muncul sistem baru. nan terjadi di lapangan bukan inovasi, melainkan kelelahan.

Di saat nan sama, pembimbing juga dibebani administrasi. Waktu nan semestinya digunakan untuk mengajar justru lenyap untuk laporan. Akibatnya, proses pendidikan kehilangan kedalaman dan relasi belajar menjadi kering.

Ironisnya, di tengah tuntutan nan tinggi, kesejahteraan pembimbing tetap menjadi persoalan. Kita tetap menemukan pembimbing honorer nan mengabdi lebih dari satu dasawarsa dengan bayaran sekitar Rp 400.000 per bulan. Ini bukan sekadar nomor kecil, tetapi gambaran rendahnya penghargaan terhadap pekerjaan pendidik.

Belum lagi soal perlindungan. Tidak sedikit pembimbing merasa cemas saat mendisiplinkan siswa lantaran takut berhadapan dengan persoalan hukum. Muncul kejadian “mengajar dengan rasa takut”. Jika kondisi ini dibiarkan, wibawa pembimbing bakal terus tergerus.

Negara tidak bisa separuh hati. Perlindungan norma bagi pembimbing kudu diperjelas. Di saat nan sama, pengangkatan pembimbing honorer menjadi ASN alias PPPK perlu dipercepat. Jangan sampai muncul ketimpangan baru: ada pekerjaan nan relatif baru bekerja tetapi lebih sigap diangkat, sementara pembimbing nan sudah puluhan tahun mengabdi terus menunggu. Ini bukan sekadar kebijakan, tetapi soal rasa keadilan.

Masalah lain nan sering luput adalah kebijakan pendidikan gratis. Pada praktiknya, program ini lebih banyak menyasar sekolah umum, sementara madrasah di bawah Kementerian Agama kerap tertinggal. Padahal, patokan jelas menegaskan tidak boleh ada diskriminasi dalam jasa pendidikan. Jika perbedaan kebijakan dibiarkan, maka ketimpangan justru dilembagakan.

Di sisi lain, arah pendidikan juga semakin kuat ditarik oleh kebutuhan industri. Sekolah didorong untuk menyiapkan tenaga kerja. Itu penting, tetapi bukan segalanya. Jika terlalu jauh, kita berisiko kehilangan makna pendidikan itu sendiri-yakni membentuk manusia, bukan sekadar pekerja.

Karena itu, Hardiknas semestinya menjadi momen koreksi. Kita tidak kekurangan program, tetapi sering kekurangan konsistensi dan keberpihakan. Kurikulum perlu stabil, beban manajemen pembimbing kudu dikurangi, pengangkatan ASN/PPPK dipercepat, perlindungan pembimbing diperkuat, dan kebijakan pendidikan kudu setara untuk semua, termasuk madrasah.

Pada akhirnya, pendidikan bukan soal seberapa sering kita merayakannya, tetapi seberapa serius kita membenahinya. Selama ketimpangan tetap dibiarkan, pembimbing belum dimuliakan, dan kebijakan tetap timpang, susah mengatakan bahwa pendidikan kita sedang baik-baik saja.

Barangkali, pengakuan paling jujur hari ini sederhana: pendidikan kita memang belum baik-baik saja. Dan justru dari kejujuran itulah, angan untuk memperbaiki masa depan bisa betul-betul dimulai.