Pendekatan Tobacco Harm Reduction Percepat Penurunan Perokok

ilustrasi(Antara)

Selandia Baru mencatat percepatan penurunan prevalensi merokok setelah mengombinasikan kebijakan pengendalian tembakau dengan pendekatan tobacco harm reduction (THR) alias pengurangan ancaman tembakau. Pendekatan tersebut memberikan ruang bagi perokok dewasa untuk beranjak dari rokok konvensional ke produk pengganti nan dinilai mempunyai akibat lebih rendah, seperti rokok elektronik alias vape, produk tembakau nan dipanaskan, dan kantong nikotin. Temuan tersebut diungkap dalam studi berjudul New Zealand's accelerating smoking decline: Lessons for tobacco harm reduction yang diterbitkan The Lancet. Penelitian tersebut ditulis oleh Profesor Emeritus Universitas Auckland Robert Beaglehole dan Ruth Bonita berbareng master kesehatan independen Ben Youdan.

Berdasarkan penelitian tersebut, prevalensi merokok pada orang dewasa di Selandia Baru mengalami penurunan dengan laju nan jauh lebih sigap sejak 2018. Sebelum periode tersebut, prevalensi merokok turun sekitar 3,5% per tahun. Sementara pada 2018-2023, laju penurunan meningkat menjadi sekitar 17,9% per tahun.

Para peneliti menyebut perubahan tersebut mulai terlihat setelah penggunaan rokok elektronik semakin meluas pada 2019. Pada periode nan sama, Kementerian Kesehatan Selandia Baru disebut secara resmi mengakui bahwa rokok elektronik mempunyai akibat nan jauh lebih rendah dibandingkan rokok konvensional dan mendukung penggunaannya sebagai salah satu pengganti bagi perokok nan mau berhenti.

“Titik baliknya terjadi pada 2019 ketika penggunaan rokok elektronik (vape) mulai diadopsi secara lebih luas dan Kementerian Kesehatan Selandia Baru secara resmi mengakui bahwa rokok elektronik mempunyai akibat nan jauh lebih rendah dibandingkan rokok, sekaligus mendukung penggunaannya sebagai pengganti untuk beranjak dari kebiasaan merokok,” tulis penelitian tersebut, dikutip Minggu (9/8).

Dalam kajiannya, para peneliti juga membedakan akibat nan berasal dari proses pembakaran tembakau dengan nikotin. Mereka menjelaskan bahwa sebagian besar penyakit nan berangkaian dengan aktivitas merokok disebabkan paparan unsur berbisa dari proses pembakaran tembakau, bukan semata-mata akibat nikotin.

Atas dasar itu, penyediaan pengganti berbasis nikotin nan tidak melalui proses pembakaran dinilai dapat menjadi salah satu pilihan untuk mengurangi paparan unsur rawan bagi perokok dewasa nan belum sukses menghentikan kebiasaan merokok.

Para peneliti kemudian menyimpulkan bahwa strategi pengendalian tembakau dapat diperkuat dengan pendekatan pengurangan bahaya. Menurut mereka, kombinasi kedua pendekatan tersebut berpotensi mempercepat penurunan prevalensi merokok dibandingkan kebijakan pengendalian tembakau konvensional nan hanya mengandalkan strategi tradisional.

“Fokus pada strategi pengurangan akibat dari tembakau nan dibakar merupakan komponen krusial untuk mendukung keberlanjutan tren penurunan prevalensi merokok,” jelas penelitian tersebut.

Regulasi Berbasis Bukti Ilmiah

Pengalaman Selandia Baru turut menjadi perhatian di Indonesia. Ketua Koalisi Indonesia Bebas TAR (Kabar) Ariyo Bimmo menilai perkembangan tersebut menunjukkan pentingnya penerapan kebijakan pengendalian tembakau nan didasarkan pada bukti ilmiah.

Menurut Ariyo, Selandia Baru bisa mengombinasikan kebijakan pengendalian rokok dengan pendekatan pengurangan ancaman tembakau melalui izin nan mempertimbangkan hasil penelitian dan perkembangan ilmiah.

“Regulasi berbasis sains itu krusial lantaran kebijakan kesehatan publik tidak boleh hanya dibangun atas persepsi dan opini publik. Kebijakan kudu bertumpu pada data, kajian ilmiah, pemantauan pasar, dan pertimbangan berkala,” ujar Ariyo, dikutip Minggu (9/8).

Ia menekankan bahwa izin berbasis sains tidak berfaedah memberikan kebebasan tanpa pemisah terhadap produk tembakau alternatif. Pemerintah tetap perlu menetapkan standar nan jelas dan terukur untuk memastikan aspek keamanan, kualitas, serta perlindungan konsumen tetap terpenuhi.

Salah satu corak pengaturan nan dinilai krusial adalah pembatasan akses produk terhadap golongan nan belum memenuhi pemisah usia legal.

“Regulasi berbasis sains berfaedah pemerintah perlu menetapkan standar nan terukur. Misalnya larangan penjualan pada anak,” jelas Ariyo.

Menurutnya, pengalaman Selandia Baru menunjukkan bahwa kebijakan terhadap produk tembakau pengganti perlu mempertimbangkan tingkat risikonya. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah tidak semata-mata memilih antara pelarangan total alias pembiaran, tetapi dapat menyusun izin nan proporsional berasas karakter dan akibat masing-masing produk.

“Idealnya, nan perlu digarisbawahi adalah izin berbasis risiko. Jadi bukan pelarangan total, bukan pula pembiaran total,” pungkas Ariyo.