Pemutakhiran DTSEN Lewat Sensus Ekonomi 2026 demi Bansos Cair di 2027

Pemutakhiran DTSEN Lewat Sensus Ekonomi 2026 demi Bansos Cair di 2027 (Foto: Kemensos)

JAKARTA - Pemerintah menegaskan keterbukaannya mengenai metodologi pembentukan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta siap menerima masukan dari beragam akademisi untuk menyempurnakan sistem penyaluran support sosial (bansos). 

Langkah ini diselaraskan dengan upaya pemutakhiran info nan bakal terus diperbarui, salah satunya memanfaatkan momentum penyelenggaraan Sensus Ekonomi 2026.

Tenaga Ahli Kementerian Sosial Andi Kurniawan menjelaskan bahwa penggunaan DTSEN terbukti bisa memperluas jangkauan bansos kepada 4,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru. 

Untuk merespons dinamika kondisi ekonomi masyarakat di lapangan, pemerintah sedang merancang Dynamic Social Registry serta program digitalisasi bansos nan rencananya di-roll out oleh Presiden Prabowo pada Oktober 2026 dan diimplementasikan secara penuh pada Januari 2027.

"Pemerintah terbuka untuk menyempurnakan model-modelnya. Saya dari Kemensos juga sudah menyampaikan gimana memanfaatkan DTSEN untuk support sosial, gimana dulu nan banyak tidak bisa mendapatkan bansos, sekarang ada 4,3 juta KPM baru sekarang mendapatkan bansos lantaran kita sudah menggunakan DTSEN,” kata Andi usai aktivitas obrolan di Politeknis STIS, Jumat (11/9/2026).

Andi menambahkan, guna mengantisipasi masyarakat rentan nan belum terdata lantaran hambatan teknologi alias usia, pemerintah meluncurkan Gerakan Nasional Peduli Tetangga dengan mengikutsertakan masyarakat sebagai pemasok perlindungan sosial (perlinsos).

"Pemerintah sudah menginisiasi digitalisasi bansos nan kemungkinan oleh Presiden bakal di-roll out di Oktober ini dan diimplementasikan di Januari 2027. Tantangannya adalah jangan sampai ada masyarakat nan memerlukan tidak terdaftar. Maka pemerintah mendorong Gerakan Nasional Peduli Tetangga. Siapa pun boleh jadi pemasok perlinsos,” jelasnya.