Pemulihan UMKM Bencana hingga 2028, Partai Perindo Dorong Blueprint Ketahanan Ekonomi Nasional

Sekretaris Jenderal DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah (foto: dok ist)

JAKARTA - Bencana nan terjadi di beragam wilayah tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik, tetapi juga mengganggu keberlangsungan upaya dan sumber penghidupan masyarakat. Karena itu, pemulihan UMKM pascabencana dinilai perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi ketahanan ekonomi nasional, bukan sekadar respons sementara di wilayah nan baru terdampak.

Pendekatan tersebut menjadi relevan dalam program pemulihan ekonomi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Berdasarkan info Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), lebih dari 498 ribu UMKM di tiga provinsi tersebut terdampak musibah dan pemerintah menyiapkan program rehabilitasi ekonomi secara berjenjang hingga 2028.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengapresiasi langkah pemerintah nan memperpanjang agenda pemulihan hingga 2028. Menurut dia, pola tersebut krusial lantaran pemulihan ekonomi pascabencana tidak dapat diselesaikan melalui intervensi nan berkarakter sesaat.

“Kami mengapresiasi komitmen pemerintah nan menempatkan pemulihan UMKM terdampak musibah sebagai agenda jangka menengah hingga 2028. Pendekatan ini krusial lantaran pemulihan ekonomi pascabencana memang tidak dapat diselesaikan dengan intervensi nan berkarakter sesaat,” kata Ferry saat ditemui di Jakarta, Sabtu (29/8/2026).

Program rehabilitasi ekonomi tersebut disiapkan dengan anggaran lebih dari Rp618 miliar pada 2026 untuk menyasar lebih dari 212 ribu UMKM, kemudian lebih dari Rp622 miliar pada 2027 bagi lebih dari 215 ribu UMKM, dan lebih dari Rp21 miliar pada 2028 untuk lebih dari 11 ribu UMKM.

Selain itu, pemerintah menyiapkan Banpres Rehabilitasi Usaha Mikro berupa hibah tunai Rp3 juta per upaya mikro, dengan anggaran sekitar Rp600 miliar pada 2026 dan jumlah nan sama pada 2027.