Pemulihan di Aceh Singkil, Pembangunan Jembatan & Tanggul Jadi Prioritas

Jakarta -

Pemulihan akses menuju Kecamatan Kuala Baru dan percepatan pembangunan Tanggul Tanah Merah menjadi dua prioritas penanganan pascabencana di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Kedua prasarana tersebut dibutuhkan untuk melindungi masyarakat dari akibat banjir sekaligus memulihkan mobilitas dan aktivitas ekonomi daerah.

Akses langsung menuju Kuala Baru hingga sekarang tetap terputus. Masyarakat tetap mengandalkan rakit dan jembatan kayu nan hanya dapat dilalui kendaraan roda dua sembari menunggu pemasangan Jembatan Bailey Kuala Cangkul dan Suat Merah.

Material kedua jembatan telah tersedia di Koramil Trumon, tetapi pemasangannya tetap menunggu tim pelaksana nan tengah menyelesaikan pekerjaan di Aceh Tamiang. Apabila akses tersebut kembali tersambung, waktu tempuh dari Aceh Selatan menuju Aceh Singkil diperkirakan berkurang dari sekitar sembilan jam melalui Subulussalam menjadi 1,5 jam.

Ketua Tim Monev Aceh II Satgas PRR Brigjen TNI (Mar) Guslin Kamase mengatakan pemulihan akses Kuala Baru dapat menjadi langkah sigap nan memberikan faedah langsung bagi warga, termasuk mendukung pikulan hasil perkebunan.

"Material jembatan sudah tersedia. Karena itu, koordinasi dengan Kementerian PU dan TNI AD perlu dipercepat agar personel dapat segera dikerahkan dan akses masyarakat Kuala Baru kembali tersambung," kata Guslin dalam keterangan tertulis, Sabtu (5/9/2026).

Selain konektivitas, perhatian diarahkan pada Tanggul Tanah Merah nan berfaedah melindungi wilayah rawan banjir. Pembangunan tanggul baru mencapai 2,15 kilometer dari sasaran 22 kilometer alias sekitar 10 persen.

Tanpa perlindungan tanggul nan memadai, banjir susulan berpotensi berakibat terhadap sekitar 20.000 penduduk di Kecamatan Gunung Meriah, Singkil, dan Singkil Utara serta menakut-nakuti perkebunan warga. Paket penanganan senilai Rp 63 miliar dari Kementerian Pekerjaan Umum lantaran itu perlu segera memasuki proses tender sebelum musim hujan.

Percepatan pekerjaan prasarana juga berangkaian dengan pemanfaatan tambahan Transfer ke Daerah Aceh Singkil. Dari pagu aktivitas utama sekitar Rp21,04 miliar, realisasi hingga akhir Agustus 2026 baru mencapai Rp1,76 miliar alias 8,38 persen. Serapan terendah berada di Dinas PUPR, ialah Rp145,54 juta alias 1,14 persen dari pagu sekitar Rp12,81 miliar.

Rendahnya realisasi terutama disebabkan tambahan TKD baru disahkan pada 17 Juni 2026 sehingga sejumlah paket tetap berada pada tahap pengadaan alias prakontrak.

Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil didorong menggelar pertimbangan mingguan nan dipimpin sekretaris wilayah untuk memetakan status setiap paket, mempercepat pengadaan, serta memastikan pembayaran termin pekerjaan melangkah tepat waktu.

Pemulihan ekonomi masyarakat juga diperkuat melalui sektor perikanan. Hasil pengesahan Kementerian Kelautan dan Perikanan berbareng penyuluh menetapkan 88 pelaku upaya terdampak, kolam seluas 50.304 meter persegi, dan 30 petak keramba jaring apung sebagai sasaran penanganan.

Bantuan bibit dan pakan bakal disalurkan berasas info tersebut setelah anggaran shopping tambahan tersedia pada awal Agustus 2026.

"Percepatan kudu dilakukan secara terukur. Serapan anggaran perlu segera diwujudkan menjadi pekerjaan nan bermutu, akses Kuala Baru kudu dipulihkan, Tanggul Tanah Merah perlu ditangani sebelum banjir berulang, dan support bagi pelaku perikanan kudu segera direalisasikan," ujar Guslin.

(anl/ega)