Pemprov Jateng Gandeng 123 Kampus Percepat Pengentasan Kemiskinan

Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggandeng 123 perguruan tinggi untuk mempercepat pengentasan kemiskinan melalui penelitian, pendataan, hingga pendampingan masyarakat di tingkat desa.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan pelibatan perguruan tinggi menjadi salah satu strategi pemerintah wilayah untuk memastikan program penanggulangan kemiskinan melangkah lebih tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan masyarakat.

Hal itu disampaikan Luthfi saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Forum Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Balairung Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Salatiga, Kamis (15/10).

Berdasarkan info Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Jawa Tengah pada Maret 2026 tercatat sebesar 9,21 persen, turun dibandingkan Maret 2025 nan mencapai 9,48 persen.

Penurunan tersebut turut diikuti berkurangnya jumlah masyarakat miskin sebanyak 81.250 orang, dari 3,37 juta orang pada Maret 2025 menjadi 3,29 juta orang pada Maret 2026.

Untuk mempercepat penurunan nomor kemiskinan, Pemprov Jateng menjalin kerja sama dengan 123 perguruan tinggi. Jumlah tersebut terdiri atas 49 perguruan tinggi nan terlibat pada 2025 dan 74 perguruan tinggi pada 2026.

Kolaborasi pemerintah wilayah dan perguruan tinggi mencakup beragam program, mulai dari kuliah kerja nyata (KKN) tematik, pendampingan usaha, pendataan rumah tidak layak huni (RTLH), penanganan stunting, hingga pengembangan teknologi desalinasi air.

Luthfi menilai keterlibatan perguruan tinggi diperlukan agar penanganan kemiskinan tidak hanya berfokus pada pemberian support sosial maupun perbaikan rumah. Menurutnya, persoalan kemiskinan juga berangkaian dengan akses terhadap jasa kesehatan, pendidikan, serta penguatan ekonomi keluarga.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan pemerintah terus mendorong pergeseran pendekatan penanggulangan kemiskinan, dari nan semula berorientasi pada support sosial menjadi pemberdayaan masyarakat agar bisa berdikari secara ekonomi.

"Semakin sukses pemberdayaan, semakin mini jumlah penerima bansos. Itu artinya anggaran negara bisa digunakan di tempat lain," kata Muhaimin seusai kegiatan.

Ia menjelaskan strategi pemberdayaan masyarakat difokuskan pada penguatan pendidikan, ekspansi akses terhadap permodalan dan tanah, serta pengembangan ekosistem ekonomi nan mendukung kemandirian masyarakat.

Secara nasional, pemerintah menetapkan lebih dari 16.500 desa nan tersebar di 88 kabupaten sebagai wilayah prioritas penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangkaian Rakornas tersebut, sejumlah perguruan tinggi juga mendeklarasikan komitmen untuk mendukung program danasiwa bagi kader pemberdayaan masyarakat desa pada 2027. Perguruan tinggi nan terlibat dalam komitmen tersebut meliputi UKSW, Udinus, Unissula, dan Universitas Nusa Cendana.

Berdasarkan laporan penyelenggaraan Rakornas, para rektor merencanakan penyediaan sekitar 2.000 danasiwa bagi kader pemberdayaan masyarakat alias putra-putri desa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fauzan mengatakan kerja sama tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan sumber daya nan dimiliki perguruan tinggi untuk membantu menyelesaikan persoalan masyarakat secara terukur dan berbasis data.

"Kampus tidak hanya sekadar berada di menara gading, tetapi kampus terlibat di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan nan ada di wilayah dalam pemberdayaan masyarakat," ujarnya.

(ory/ory)