Pemkot Surabaya Libatkan Pemuda & 12.000 ASN di Program Kampung Pancasila

Jakarta -

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengakselerasi penguatan nilai-nilai gotong royong melalui program Kampung Pancasila. Program ini melibatkan pemuda dan 12.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mendampingi 1.361 Rukun Warga (RW).

Langkah ini ditempuh sebagai upaya menghidupkan solidaritas sosial di tingkat kampung nan selama ini menjadi fondasi Kota Pahlawan.

Pelibatan ribuan ASN dan pemuda ini menjadi bagian dari strategi pemkot untuk memastikan penerapan nilai-nilai Pancasila melangkah konkret di tingkat akar rumput.

Namun, pemkot menyadari upaya tersebut tidak mungkin melangkah efektif tanpa support masyarakat, termasuk komponen sosial lainnya.

Upaya tersebut ditegaskan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, saat launching Kampung Pancasila 2026 di RW 2 Krembangan Bhakti, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Krembangan.

Kegiatan ini turut diikuti tokoh lintas agama, organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan dan mahasiswa, serta perwakilan dari 1.361 RW secara daring.

Eri mengatakan kekuatan utama Surabaya terletak pada budaya gotong royong nan telah terbangun sejak lama. Ia mengingatkan sejak dasawarsa 1960-an, Surabaya dibangun di atas nilai kekeluargaan dan toleransi tinggi.

"Sejak tahun 1960, Surabaya itu sudah punya toleransi nan tinggi. Ini nan kudu kita pegang dan kita lanjutkan," ujar Eri, dalam keterangan tertulis, Senin (20/4/2026).

"Maka Kampung Pancasila ini tidak boleh berhenti, dan Surabaya kudu tegak berdiri dengan gotong-royong," sambungnya.

Untuk itu, Eri menegaskan semangat Kampung Pancasila tidak boleh berakhir sebagai slogan, melainkan kudu diwujudkan dalam praktik sehari-hari melalui gotong royong.

Sebab, Eri mengakui membangun Surabaya tidak mungkin hanya berjuntai pada pemerintah tanpa support aktif masyarakat, terutama generasi muda.

"Kalau njenengan (Anda) bilang Surabaya kudu sejahtera tanpa pergerakan anak muda, itu tidak mungkin. Karena tidak mungkin namanya pemerintah wilayah menyelesaikan persoalan itu sendiri," kata Eri.

Eri mencontohkan konsep kesejahteraan kolektif melalui praktik pengedaran zakat, infak dan infak (ZIS) pada masa kepemimpinan Sayyidina Utsman bin Affan. Menurut Eri, praktik baik tersebut tetap sangat relevan andaikan diterapkan di era sekarang.

"Kenapa di era Sayyidina Utsman itu negerinya makmur. Karena rakyatnya nan mampu, nan mempunyai tanggungjawab bayar zakat, mengeluarkan infak, itu dijadikan satu, terus diberikan kepada siapa di kampung itu nan membutuhkan," tutur Eri.

Oleh sebabnya, melalui Kampung Pancasila, Pemkot Surabaya mendorong penguatan pada beragam bidang, termasuk lingkungan, sosial budaya, kemasyarakatan dan ekonomi.

Di bagian lingkungan, Eri membujuk penduduk mulai memilah sampah dari rumah lantaran mempunyai nilai ekonomi nan dapat dimanfaatkan untuk aktivitas sosial.

"Bayangkan jika (botol plastik) itu sudah dipisah di masing-masing RW, kemudian botolnya dijual, itu bisa menghasilkan uang, masuk ke kas RW, dibuat pergerakan sosial. Itu luar biasa," ujar Eri.

Sedangkan pada bagian sosial budaya, program ini juga diarahkan untuk memperkuat solidaritas antarwarga, khususnya membantu masyarakat kurang bisa melalui sistem gotong royong.

Eri menggarisbawahi pentingnya penyaluran support nan tepat sasaran dengan mengutamakan kebutuhan penduduk di RW setempat.

"Karena kita kadang-kadang tidak mau mengeluarkan infak kita ke RW, tapi lewat lembaga lain. Akhirnya lembaga lain tadi tidak mengeluarkan infaknya nan kita bantukan ke RW kita, tetapi ke tempat lain," papar Eri.

"Padahal di dalam RW kita ada nan tetap tidak bisa sekolah, ada nan tetap miskin," sambungnya.

Eri menegaskan setiap persoalan semestinya bisa diselesaikan di tingkat RW dengan support pemerintah. Namun, perihal itu mensyaratkan adanya laporan aktif dari masyarakat, mulai dari Kader Surabaya Hebat (KSH), PKK, maupun pengurus RT/RW.

"Jadi jika ada masalah fasum (fasilitas umum) alias anak tidak bisa sekolah, itu harusnya selesai di RW dengan pemerintah kotanya turun. Tapi apakah pemerintah kota (sendiri) bisa?," kata Eri.

"Tentu tidak bisa jika tidak ada laporan, tidak ada pergerakan dari RW. Karena itu saya berambisi setiap RW bakal didampingi oleh ASN," lanjutnya.

Di samping itu, Eri juga membujuk seluruh komponen masyarakat, termasuk mahasiswa, organisasi kepemudaan, dan golongan keagamaan, untuk terlibat aktif dalam pendampingan Kampung Pancasila.

Bagi Eri, keberhasilan Surabaya dalam menuntaskan beragam persoalan, tidak hanya ditentukan oleh pemerintah melainkan gotong royong warga.

"Insyaallah kita bakal bergerak bersama, kita bakal berdampingan tangan untuk menjadikan Surabaya sejahtera. Bukan lantaran wali kotanya, tapi lantaran RT/RW, PKK, KSH, dan tokoh masyarakat nan ada di Surabaya," tegas Eri.

Sementara itu, Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Kampung Pancasila Kota Surabaya Irvan Widyanto menambahkan program ini diarahkan untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat di tingkat RW dengan menitikberatkan pada nilai gotong royong.

"Program Kampung Pancasila ini sendiri gimana memberdayakan seluruh unsur masyarakat nan ada di level RW untuk bersama-sama berkolaborasi," kata Irvan.

Irvan juga menuturkan pendapat Kampung Pancasila tidak lepas dari pengalaman Surabaya saat menghadapi pandemi COVID-19. Pada masa itu, nilai-nilai gotong royong tumbuh secara spontan di tengah masyarakat tanpa menunggu intervensi pemerintah.

"Di semua (kampung) itu terjadi, dan itu tanpa diperintah. Jadi spontanitas gotong royong (warga) dilakukan untuk mengatasi masalah di kampung itu sendiri," tutur Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surabaya tersebut.

Pengalaman tersebut kemudian dirumuskan Eri menjadi filosofi Kampung Pancasila, dengan memperkuat solidaritas sosial di tingkat RW untuk membantu penduduk nan membutuhkan.

Karenanya, program ini menyasar beragam persoalan, mulai dari pencegahan stunting dan gizi buruk, akses pendidikan bagi anak, hingga pemberdayaan ekonomi warga.

Sebagai corak penguatan Kampung Pancasila, Pemkot Surabaya menerjunkan sekitar 12.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pendamping.

ASN dan para pemuda di wilayah setempat bakal mendampingi 1.361 RW agar program ini melangkah efektif dan menjangkau kebutuhan penduduk secara langsung.

"Kurang lebih sekitar 12.000 ASN nan ada di pemerintah kota itu ditujukan secara langsung untuk menjadi ASN Pendamping. Total ada 1.361 RW itu bakal didampingi ASN pendamping untuk bersama-sama dengan penduduk masyarakat," terang Irvan.

Dalam pelaksanaannya, Kampung Pancasila dibagi ke dalam empat pilar utama. Keempat pilar tersebut meliputi lingkungan, kemasyarakatan, ekonomi, dan sosial budaya.

Irvan pun menggarisbawahi kunci keberhasilan program terletak pada keterlibatan seluruh komponen masyarakat.

"Jadi diharapkan semua komponen terlibat tanpa memandang suku, tanpa memandang kepercayaan apapun," pungkasnya. (ADV)

(anl/ega)