Pemkab Bogor Minta Warga Sabar soal Kompensasi Penutupan Tambang

Bogor - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor meminta masyarakat bersabar mengenai kompensasi bagi nan terdampak penutupan tambang di wilayah Parungpanjang, Cigudeg, dan Rumpin. Kompensasi diatur oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar).

"Terkait kompensasi sudah beberapa kali disampaikan oleh Pak Gubernur. Pak Gubernur mengira jumlahnya itu terdampak tambang itu 3.000. Sehingga Pak Gubernur bisa setiap bulan memberikan kompensasi," kata Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi, Kamis (14/5/2026).

Namun ternyata, jumlahnya bertambah hingga 18.000. Pihak Pemkab Bogor, menurutnya, hanya berkuasa memberikan aspirasi kepada Pemprov Jabar dalam perihal ini.

"Ternyata dari mulai 6.000, bertambah 9.000, bertambah ke 18.000, dan itu bukan kewenangan kami. Kami hanya menyampaikan aspirasi berbentuk surat maupun secara audiensi kepada Pak Gubernur. Inilah kebenaran aspirasi nan disampaikan oleh masyarakat," ungkapnya.

"Jadi semuanya tidak ada nan salah, semuanya sedang berupaya. Tapi kesimpulannya adalah saya minta sabar dulu. Pak Gubernur, Pak Bupati tentu punya konsep nan terbaik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang untuk kepentingan Kabupaten Bogor," tambah Ade.

Ade sendiri mendukung kebijakan dari Bupati. Pertama, dia menyampaikan bahwa pembangunan pemerintah meliputi infrastruktur, nan berfaedah memerlukan material.

"Kedua, kesehatan. Kalau memperbaiki seluruh prasarana kesehatan juga perlu material. nan selanjutnya pendidikan. Anak-anak kita kudu sekolah, kan gitu. Ini juga perbaikan seluruh sekolah memerlukan juga material. Pembangunan MBG memerlukan material. Pembangunan koperasi Merah Putih memerlukan material," tutur Ade.

Sementara itu, kebijakan nan saat ini diterapkan sudah tepat. Kebijakan pertimbangan pembenahan tambang dilakukan dengan melibatkan akademisi dari beragam kampus.

"Termasuk kebutuhan pembangunan strategis nasional, PSN (program strategis nasional), juga memerlukan material. Kita ada Bendungan Cibeet, belum pembangunan tol, kelak BSD-Bogor juga mau dilaksanakan pembangunan. Kan semuanya juga memerlukan material, kan seperti itu," jelas Ade.

Dia mengatakan andaikan material dibeli dari luar Bogor, maka harganya tidak masuk dengan APBD nan telah ditetapkan melalui aturan. Sehingga perihal itu nan perlu diwaspadai, agar di tengah perjalanan tidak ada hambatan lantaran masalah material.

"Contoh nilai satuan misalnya kita untuk material Rp 350 ribu perkubik, jika beli dari luar bisa sampai Bogor itu mencapai Rp 525 sampai 550 ribu, sehingga bagi pelaksana pekerjaan itu bakal rugi," pungkas Ade. (rdh/aud)