Pemkab Bandung Siapkan Danau Retensi untuk Kurangi Risiko Banjir

Bupati Bandung Dadang Supriatna(MI/Bayu Anggoro)

PEMERINTAH Kabupaten Bandung berencana membangun danau retensi di sejumlah letak strategis, di antaranya di area Tegalluar dan wilayah Sukamanah. ​Keberadaan waduk retensi tersebut diharapkan bisa menampung limpasan air dalam volume besar saat intensitas hujan tinggi, sekaligus mengurangi risiko banjir nan sering terjadi di area hilir seperti Dayeuhkolot dan sekitarnya.

Hal ini mengemuka dalam rapat koordinasi unik lintas sektoral nan dipimpin Bupati Bandung Dadang Supriatna, di Bandung, Selasa (9/6). Pertemuan ini dihadiri juga Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, Satgas Sungai Citarum, dan unsur masyarakat.

Dadang menjelaskan, penanganan lingkungan di wilayahnya tidak bisa lagi dilakukan secara parsial, melainkan kudu terintegrasi dari hulu hingga hilir

​"Kita tidak bisa bekerja sendiri. Kata kuncinya adalah kolaborasi. Dengan kolaborasi, kita bisa mencari solusi dan mempercepat penyelesaian beragam persoalan nan dihadapi masyarakat Kabupaten Bandung," katanya.

​Selain mengandalkan waduk retensi, Dadang memaparkan bahwa BBWS Citarum juga siap melakukan normalisasi sungai, khususnya di area muara serta titik-titik nan selama ini menjadi pemicu genangan. Program ini bakal langsung disinergikan dengan mobilitas sigap Satgas Sungai Citarum dan tim pentahelix di tingkat kecamatan.

Untuk memastikan program pemeliharaan sungai melangkah berkesinambungan, Pemkab Bandung juga memberikan support operasional penuh.

​"Sebagai corak komitmen, kami berencana mengusulkan pengadaan tiga unit ekskavator melalui perubahan anggaran tahun 2026 ini. Alat berat tersebut nantinya digunakan untuk pengerukan sedimentasi serta pemeliharaan sungai secara berkala," katanya seraya menginginkan adanya sistem pemeliharaan nan berkepanjangan sehingga sungai tetap terjaga.

Meski konsentrasi utama diarahkan pada prasarana pengendali banjir, rakor lintas sektoral ini juga menyoroti manajemen pengelolaan sampah. Pemkab Bandung mencatat ada 174 Tempat Pengolahan Sampah TPS3R di wilayahnya, namun operasionalnya diakui belum optimal.

​Untuk menyiasatinya, Dadang menginstruksikan kepala desa agar memperkuat pengelolaan sampah sejak tingkat RT/RW. Sambil menunggu akomodasi pengolahan sampah regional rampung, pemkab bakal mengaktifkan peran koperasi desa merah putih (KDMP) sebagai bank sampah di tingkat desa demi memotong volume sampah langsung dari sumbernya.

Gerakan peduli lingkungan ini juga menyasar internal birokrasi. Dadang segera menerbitkan petunjuk nan mewajibkan seluruh aparatur sipil negara (ASN), pegawai pemkab, hingga kepala desa untuk membawa botol minum isi ulang.

Menurutnya, kebijakan ini bakal didukung oleh akomodasi penyimpanan air nan siap konsumsi dari PDAM di beragam area pelayanan publik. Pada sisi lain, dalam mengantisipasi pergantian musim menuju tandus panjang, Pemkab Bandung berbareng PDAM dan BPBD mulai memetakan wilayah rawan kekeringan untuk penempatan tangki air dan tandon bersih.

"Di sektor ketahanan pangan, pemerintah pusat telah menyetujui anggaran sebesar Rp334 miliar pada tahun ini untuk percepatan pembangunan serta rehabilitasi jaringan wilayah irigasi di Kabupaten Bandung dari total 546 titik nan diusulkan," katanya. (BY)