Siswa menyantap makan bergizi cuma-cuma di Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri Medan, Sumatra Utara, Rabu (4/2/2026).(Antara)
PEMERINTAH menegaskan komitmennya untuk melakukan penataan menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam kurun waktu satu bulan ke depan. Langkah ini dilakukan sebagai upaya memperbaiki tata kelola program sekaligus meningkatkan kualitas pelaksanaannya di beragam daerah.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan bahwa proses pembenahan memerlukan waktu agar seluruh aspek program dapat dievaluasi dan ditata kembali secara optimal.
"Perlu waktu penataan, ya. 1 bulan. 1 bulan penataan," ujar Zulhas, sapaan berkawan Zulkifli Hasan, dalam aktivitas Peningkatan Kualitas Layanan MBG dan SPPG Terpencil nan berjalan di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis.
Menurut Zulhas, penataan tersebut mencakup perbaikan sejumlah titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) nan sebelumnya dilaporkan diperjualbelikan. Selain itu, pemerintah juga bakal melakukan pemetaan ulang sekolah penerima faedah MBG, meningkatkan standar kualitas dapur penyedia makanan, serta memverifikasi laporan mengenai penerima faedah program.
"Perlu penataan nan menyeluruh oleh Kepala BGN dan manajemen nan baru untuk membenahi program nan sangat penting," ujar Zulhas.
Langkah penataan ulang ini merupakan respons pemerintah terhadap beragam persoalan nan muncul selama penerapan Program Makan Bergizi Gratis. Beragam hambatan tersebut, kata Zulhas, telah mendapat perhatian langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
"Pada satu titik, akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan untuk mengganti dengan manajemen nan baru," kata Zulhas.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, menjelaskan bahwa pihaknya tengah menjalankan sejumlah strategi efisiensi anggaran guna memastikan program tetap melangkah efektif tanpa memberikan beban berlebih terhadap finansial negara. Meski demikian, sasaran pemenuhan gizi bagi masyarakat penerima faedah tetap dipertahankan.
Moratorium Pembangunan Dapur Baru
Salah satu kebijakan nan diterapkan adalah moratorium alias penghentian sementara pembukaan titik jasa dan dapur baru. Saat ini tercatat sebanyak 27.877 titik dapur operasional berasas virtual account yang bakal dievaluasi kembali untuk menyesuaikan kapabilitas jasa dengan jumlah penerima faedah di setiap wilayah.
BGN juga menghentikan sementara proses pendaftaran dapur baru sembari melakukan pemetaan kebutuhan secara lebih jeli di beragam daerah. Kebijakan tersebut diambil lantaran pengedaran dapur penyedia MBG tetap banyak terpusat di Pulau Jawa.
Penajaman Target Penerima
Selain penataan prasarana layanan, BGN bakal melakukan refocusing atau penajaman sasaran penerima faedah agar intervensi gizi lebih tepat sasaran kepada golongan masyarakat nan betul-betul membutuhkan. Saat ini jumlah penerima faedah program tercatat mencapai sekitar 63 juta orang dan tetap dalam tahap evaluasi.
Di sisi lain, penguatan pengawasan kualitas jasa juga menjadi prioritas utama. Pada 2026, konsentrasi penyelenggaraan Program MBG tidak hanya mengejar jumlah penerima manfaat, tetapi juga memastikan kualitas jasa nan diberikan sesuai standar.
Evaluasi bakal dilakukan secara berkala untuk memastikan setiap dapur operasional telah memenuhi petunjuk teknis nan bertindak serta mempunyai kapabilitas jasa nan memadai.
Nanik menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan amanah nan kudu dijalankan secara maksimal. Selain bermaksud meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, program tersebut juga diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput melalui beragam aktivitas ekonomi nan tercipta di sekitarnya. (Ant/E-4)
English (US) ·
Indonesian (ID) ·