Pemerintah Siapkan Platform biar UMKM Tak Terjerat Pinjol Ilegal

Jakarta -

Menteri UMKM Maman Abdurrahman resmi melakukan soft launching SAPA UMKM, platform terpadu nan disiapkan pemerintah untuk mengintegrasikan info sekaligus jasa bagi pelaku upaya mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Program ini menjadi bagian dari support terhadap Program Kesejahteraan Rakyat (Prokesra). Maman menyoroti besarnya tantangan pemerintah dalam mengurus 56 juta pelaku UMKM di Indonesia, nan didominasi upaya mikro sebanyak 54 juta unit usaha.

"Ini kurang lebih, tantangan kita ada 56 juta. Pengusaha mikro ini ada 97%, upaya mini hanya 1,7%. pengusaha besarnya 1,36%. Bisa bayangkan berapa tingginya disparitas ini. Pengusaha mikro nyaris kurang lebih 97%," kata Maman dalam aktivitas soft launching SAPA UMKM di instansi Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta Pusat, Kamis (21/5/2026).

Maman menjelaskan selama ini pemerintah hanya mempunyai info UMKM nan berkarakter tetap alias tidak terbarui secara real time. Karena itu, SAPA UMKM disiapkan untuk mengubah sistem pendataan menjadi agar perkembangan upaya masyarakat bisa dipantau langsung.

Menurutnya, platform tersebut bukan sekadar program satu info UMKM, melainkan juga menjadi pusat jasa terpadu bagi pelaku usaha. Salah satu konsentrasi utama nan diangkat pemerintah adalah akses pembiayaan agar pelaku UMKM tidak terjerat pinjaman online terlarangan maupun berbunga tinggi.

"Saudara-saudara kita, pengusaha mikro mini dari Papua, mereka bingung, teriak, 'Pak, saya punya usaha, tapi saya nggak punya modal, nggak punya pembiayaan, ke mana saya kudu pergi?' Masuk ke sistem SAPA UMKM ini," ujar Maman.

Ia menjelaskan, fitur pembiayaan dalam SAPA UMKM nantinya bakal terintegrasi dengan bank penyalur, perusahaan fintech, hingga lembaga pembiayaan umum dan nonformal lainnya. Ia juga berambisi jasa ini bisa membebaskan masyarakat dari pinjaman terlarangan dengan kembang nan mencekik.

Maman mengatakan, melalui sistem tersebut pemerintah mau menyediakan akses pembiayaan nan lebih kondusif dan terarah bagi UMKM. Dengan begitu, pelaku upaya tidak lagi berjuntai pada pinjaman online berbunga tinggi.

"Tapi jika SAPA UMKM ini bisa datang dan melangkah secara maksimal, mereka nggak lagi terjebak dengan pinjol-pinjol nan menyesatkan dan apalagi membebankan mereka itu. Dan SAPA UMKM kelak bakal datang dengan fitur modal dan pembiayaan baik informal maupun non-formal. Jadi pengusaha mikro, mereka bisa mengakses pinjol nan sebenarnya, bukan pinjol nan tadi, nan akhirnya dibebankan dengan bunga-bunga nan sangat luar biasa sekali," bebernya.

SAPA UMKM juga bakal mengintegrasikan jasa legalitas upaya dalam satu platform, mulai dari pengurusan izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sertifikasi halal, hingga Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT).

Selain itu, platform ini bakal dikoneksikan dengan PaDi UMKM dan disiapkan menjadi cikal bakal marketplace dalam negeri. Sistem itu diharapkan bisa membantu pelaku upaya mikro mengurangi ketergantungan pada platform e-commerce berbiaya mahal sekaligus memperluas akses pemasaran antardaerah.

"Melalui SAPA UMKM ini dan PaDi UMKM bakal menjadi cikal bakal terbangun nan marketplace dalam negeri kita di Indonesia ini. Perusahaan-perusahaan mikro itu dari mini nggak perlu lagi komplain jika memang mereka pusing itu dengan e-commerce nan biayanya mahal, mereka bakal terbuka kelak dengan akses ini. kita siapkan semuanya," tutup Maman.

(acd/acd)