Pemerintah Perpanjang Tanggap Darurat Gempa NTT selama Dua Pekan

.(MI/Marianus Marselus)

PEMERINTAH Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), memperpanjang masa tanggap darurat musibah gempa bumi hingga 12 September 2026 mendatang.

Perpanjangan masa tanggap darurat dilakukan untuk memastikan penanganan penduduk terdampak gempa terus berlanjut, termasuk pelayanan di letak pengungsian, pengedaran bantuan, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi, mengatakan perpanjangan masa tanggap darurat bukan lantaran pemerintah wilayah cemas terhadap kondisi nan ada, melainkan sebagai langkah antisipasi untuk menghindari hal-hal nan tidak diinginkan.

“Perpanjangan tanggap darurat untuk menghindari hal-hal nan tidak diinginkan,” kata Edistasius Endi, Jumat (28/8).

Sejak gempa terjadi pada 15 Agustus 2026, pemerintah wilayah berbareng beragam pihak terus memberikan pelayanan kepada masyarakat terdampak.

Edistasius mengatakan hingga Kamis malam, sudah belasan ribu jiwa nan mendapatkan pelayanan di beragam letak pengungsian.

Pelayanan tersebut tidak hanya diberikan di posko pengungsian komunal, tetapi juga menjangkau penduduk nan mengungsi secara berdikari di kampung-kampung, termasuk di wilayah nan berada di kembali pegunungan dan lembah.

“Sudah ada belasan ribu jiwa nan terlayani. Mereka ada di kampung, di tenda-tenda, di kembali gunung, di bawah lembah,” ujarnya.

Sekolah Tetap Belajar secara Daring

Selama masa tanggap darurat diperpanjang, aktivitas belajar mengajar di Manggarai Barat juga tetap dilakukan secara daring.

Kebijakan tersebut bertindak untuk seluruh jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas.

Edistasius menegaskan, penerapan pembelajaran daring bukan berfaedah siswa diliburkan. Proses belajar mengajar tetap berlangsung, hanya saja tidak dilakukan secara tatap muka di ruang kelas.

“Anak sekolah tidak pernah libur. Proses belajar mengajar tetap. Hanya nan semula ada di kelas, sekarang tidak ada di kelas,” katanya.

Pemenuhan Kebutuhan Pengungsi

Pemerintah wilayah juga terus memenuhi kebutuhan penduduk terdampak, salah satunya penyediaan terpal untuk pengungsi.

Berdasarkan info pemerintah, kebutuhan terpal mencapai 9.742 lembar. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menyiapkan 2.250 lembar, sedangkan kekurangannya dipenuhi melalui support para donatur.

Edistasius mengatakan keterbatasan persediaan terpal di wilayah membikin pemerintah kudu mendatangkan tambahan dari luar daerah, termasuk dari Surabaya.

“Yang dibutuhkan 9.742. Pemerintah wilayah menyiapkan 2.250, sisanya dari donatur,” ujarnya.

Terpal tersebut bakal disalurkan kepada penduduk terdampak nan membutuhkan. Sementara untuk akomodasi publik nan mengalami kerusakan, seperti sekolah, puskesmas, dan perkantoran, pemerintah menyiapkan tenda sebagai akomodasi sementara.

Pemda Siapkan Rp13 Miliar

Untuk mendukung penanganan selama masa tanggap darurat, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menyiapkan anggaran sekitar Rp13 miliar.

Selain anggaran tersebut, pemerintah wilayah juga mengalokasikan 51 ton beras untuk kebutuhan penduduk terdampak. Beras tersebut telah didistribusikan kepada masyarakat.

Edistasius mengatakan anggaran Rp13 miliar tersebut diperuntukkan bagi kebutuhan tanggap darurat, terutama pemenuhan kebutuhan logistik dan penanganan penduduk terdampak.

Pemerintah wilayah belum memprioritaskan tahap rekonstruksi lantaran tetap berfokus pada penanganan tanggap darurat.

“Kalau tanggap darurat ini sudah terpenuhi, baru kita sorong ke rekonstruksi,” kata Edistasius.

Dengan diperpanjangnya masa tanggap darurat hingga 12 September 2026, pemerintah wilayah memastikan pelayanan terhadap korban gempa dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas.(MM/E-4)