Pemerintah Perlu Jaga Kepastian Regulasi Agar Investasi Jalan Tol Tetap Menarik

Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) menilai izin menjadi salah satu aspek kunci agar investasi di sektor jalan tol tetap menarik, sekaligus memberikan kepastian dalam perencanaan dan pengambilan investasi jangka panjang bagi investor.

Ketua Umum ATI Rivan A. Purwantono mengatakan industri jalan tol sekarang telah bertransformasi dari sekadar penyedia prasarana bentuk menjadi bagian dari ekosistem transportasi dan pembangunan nasional nan berkedudukan dalam mobilitas masyarakat, distribusi logistik, pertumbuhan ekonomi, serta pengembangan wilayah.

Untuk itu, dia menekankan peningkatan kualitas pelayanan dan keselamatan pengguna jalan kudu melangkah selaras dengan keberlanjutan suasana investasi.

"Orientasi kami di ATI adalah mewujudkan industri jalan tol nan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi, serta didukung oleh iklim investasi nan sehat dan tata kelola nan efektif," kata Rivan saat Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Ritz Carlton Pacific Place, Rabu (12/8).

Rivan mencatat saat ini panjang jaringan tol beraksi melampaui 3.115 km dengan nilai akumulasi investasi yang menembus Rp 668 triliun hingga diproyeksikan mendekati Rp 1.000 triliun.

"Oleh karenanya industri jalan tol memegang peran vital sebagai tulang punggung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi nasional," ungkap Rivan.

Rivan menekankan support pemerintah juga diperlukan untuk membangun ekosistem jalan tol nan menciptakan nilai berkepanjangan baik bagi pengguna jalan maupun pelaku industri.

Rivan mengungkapkan pihaknya telah menyampaikan beragam masukan saat FGD dengan pemerintah nan membahas beragam rumor strategis dalam pengusahaan jalan tol, sekaligus membuka ruang perbincangan konstruktif, strategis dan solutif antara lintas pemangku kepentingan untuk menyelaraskan kebijakan regulasi, hingga menjaga kepantasan suasana investasi.

"Termasuk kebutuhan untuk mendorong model pembiayaan nan lebih berkepanjangan dengan memperbesar peran investasi swasta dan meningkatkan kualitas pelayanan jalan tol yang optimal bagi masyarakat," ungkap Rivan.

Dalam kesempatan nan sama, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyampaikan pentingnya kerjasama antar pemangku kepentingan dalam membangun prasarana jalan tol nan berkelanjutan. Ia mengatakan pemerintah tidak bisa jalan sendiri, khususnya dalam membangun jalan tol.

“Kita tidak bisa melangkah sendiri. Pemerintah, Badan Usaha Jalan Tol, bumi usaha, asosiasi, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan kudu bergerak dalam arah nan sama," ujar Dody.

"Karena yang kita sambungkan bukan hanya jalan, tetapi menyambungkan produksi dengan pasar, investasi dengan pekerjaan, dan pertumbuhan dengan kesejahteraan,” tambahnya.

Di sisi lain, Kepala Kajian Transportasi, Real Estate, dan Studi Perkotaan LPEM FEB UI, Muhammad Halley Yudhistira, menilai pengembangan jaringan jalan tol memberikan faedah ekonomi nan besar. Ia mengatakan manfaat tersebut kudu meningkat sebanding dengan skala jaringan nan terbangun.

"Namun laju realisasi pembangunan saat ini tetap jauh di bawah kebutuhan untuk mencapai sasaran tersebut. Karena kebutuhan modalnya melampaui kapabilitas pembiayaan publik, percepatan pembangunan bergantung pada peran swasta. Karena itu, mendorong ekosistem jalan tol nan sehat menjadi penting agar peran swasta dapat dioptimalkan secara berkesinambungan” tutur Yudhistira.