Haedar Nashir: Pers Harus Tetap Jadi Penjaga Kebenaran di Tengah Disrupsi Medsos

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menegaskan pentingnya peran pers dan literasi dalam menjaga ruang publik nan sehat di tengah derasnya arus info dan perkembangan media sosial.

Hal tersebut disampaikannya saat memberikan Orasi Kebangsaan dalam rangka Peringatan Hari Pers dan Literasi Muhammadiyah Tahun 2026 nan digelar di Auditorium Gedung Cendekia Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Cireundeu, Kota Tangerang Selatan, Kamis (13/8).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Ketua Dewan Pers, ketua Muhammadiyah, insan pers, akademisi, serta mahasiswa.

Dalam kesempatan itu, Haedar nan mengawali kariernya sebagai wartawan mengenang perjalanan panjangnya di bumi jurnalistik. Ia mengaku pernah merasakan kerasnya proses belajar menulis ketika tetap menjadi reporter muda.

"Waktu menjadi wartawan lapangan saya naik bus, jalan kaki, naik kereta biasa dan beragam kendaraan nan kudu dimanfaatkan untuk mencari berita. Kelelahan-kelelahan itu justru membentuk saya betul-betul menjadi wartawan," ujar Haedar.

Ia apalagi mengaku pernah mengalami penolakan keras dari editornya saat tetap belajar menulis.

"Ada buletin nan saya buat tidak dipakai. Bahkan satu dua kali disobek di depan saya. Ada juga nan membaca tulisan saya sembari mencoret-coret dengan tinta merah. Sakit hati tentu, tetapi dari situ saya belajar menulis lebih baik lagi," kenangnya.

Menurut Haedar, pengalaman tersebut membentuk sikap ketelitian dan tanggung jawab dalam menghasilkan karya jurnalistik nan berkualitas.

"Ketika kemudian saya menjadi pemimpin redaksi, saya tidak toleran terhadap tulisan nan asal-asalan. Karena saya tahu gimana proses belajar untuk menghasilkan tulisan nan baik," katanya.

Pada aktivitas tersebut, Haedar juga menerima Kartu Wartawan Utama Kehormatan dari Dewan Pers sebagai corak penghargaan atas kontribusinya di bagian jurnalistik dan literasi.

Ia mengungkapkan bahwa penghargaan tersebut mempunyai makna unik lantaran lahir dari jejak panjangnya sebagai wartawan, bukan semata-mata lantaran posisinya sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah.

"Saya akhirnya mendapatkan kartu wartawan ini bukan semata lantaran menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah, tetapi juga lantaran mempunyai jejak dan perjalanan sebagai wartawan," ujarnya.

Dalam sambutannya, Haedar menyoroti perubahan besar nan terjadi dalam bumi media. Menurutnya, dulu setiap tulisan kudu melewati proses seleksi nan ketat, sedangkan saat ini nyaris semua orang dapat menyebarkan info melalui media sosial tanpa proses verifikasi.

"Dulu menulis di media itu susah lantaran diseleksi. Bahkan kata per kata bisa diperiksa. Sekarang siapa saja bisa menulis di media sosial tanpa ada nan menyeleksi," katanya.

Ia mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi kudu diimbangi dengan tanggung jawab moral dan etika.

"Kalau sekarang, sering kali nan dianggap betul langsung disampaikan ke publik. Padahal persoalannya tidak hanya betul alias salah, tetapi juga ada dimensi baik dan buruk, layak dan tidak pantas," ujarnya.

Haedar menegaskan bahwa pers mempunyai posisi krusial sebagai pilar kerakyatan nan bekerja menyampaikan info sekaligus mengawasi jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Pers ditempatkan sebagai pilar keempat negara. Kekuatan pers ada pada kemampuannya menghadirkan info nan menjadi pengganti dari beragam kekuatan nan ada," katanya.

Ia kemudian mengutip teori sosiologi Erving Goffman mengenai front stage dan back stage untuk menjelaskan pentingnya kerja jurnalistik dalam mengungkap realitas nan sesungguhnya.

"Dalam kehidupan sosial ada panggung depan dan panggung belakang. nan di depan sering kali penuh polesan, tetapi nan di belakang itulah realitas nan sesungguhnya. Tugas pers adalah berupaya mencari titik kebenaran dari keduanya," jelasnya.

Menurut Haedar, wartawan tidak cukup hanya menyampaikan kebenaran nan tampak di permukaan, melainkan juga kudu bisa memahami konteks nan lebih luas sebelum menyajikannya kepada publik.

"Kebenaran nan ditampilkan pers kudu sedekat mungkin dengan realitas nan sebenarnya. Tetapi dalam kehidupan juga ada etika, ada hal-hal nan betul namun belum tentu baik, dan ada nan betul serta baik tetapi belum tentu layak disampaikan di ruang publik," tuturnya.

Selain membahas bumi pers, Haedar juga menyoroti pentingnya literasi di era kepintaran buatan dan media sosial. Ia menilai masyarakat perlu membangun budaya membaca dan berpikir kritis agar tidak mudah terjebak info nan menyesatkan.

"Saya setuju jika Hari Pers juga disandingkan dengan Hari Literasi. Islam lahir dengan perintah iqra. Tradisi iqra adalah tradisi literasi nan profetik," ujarnya.

Haedar mengutip pandangan Menteri Agama RI periode 1971–1978, Prof. Mukti Ali, mengenai hubungan antara pengetahuan pengetahuan, seni, dan agama.

"Dengan seni hidup menjadi indah, dengan pengetahuan hidup menjadi mudah, dan dengan kepercayaan hidup menjadi berarti serta terarah," katanya.

Dalam bagian akhir orasinya, Haedar membujuk seluruh komponen bangsa, termasuk insan pers, akademisi, tokoh agama, dan pemerintah untuk menjaga arah perjalanan bangsa agar tetap sesuai dengan cita-cita konstitusi.

"Kita boleh berbeda pandangan, tetapi arah bangsa kudu tetap berpijak pada kehendak berbareng nan sudah dirumuskan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945," ujarnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya mendengarkan bunyi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.

"Jangan sampai ketika masyarakat bersuara tidak didengar. Setelah terjadi kegaduhan baru mau mendengar. Padahal bunyi kebenaran dan kebaikan itu kudu didengar sejak awal," tegasnya.

Menutup orasinya, Haedar membujuk golongan nan mempunyai kekuatan ekonomi maupun politik untuk menggunakan pengaruhnya demi memperkuat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Mereka nan diberi kelebihan kekuasaan ekonomi dan politik kudu memanfaatkannya untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sesederhana itu sebenarnya cita-cita kita berbangsa dan bernegara," pungkasnya.