Pemerintah Percepat Pemulihan Sektor Perikanan dan Huntap Sumatera

Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah terus mempercepat pemulihan sektor kelautan dan perikanan serta pembangunan kediaman tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak musibah di Sumatera. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi pemerintah pusat dan wilayah agar program rehabilitasi dan rekonstruksi melangkah sesuai Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera 2026-2028.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan percepatan pemulihan menjadi perhatian pemerintah, terutama lantaran waktu penyelenggaraan program pada 2026 semakin terbatas. Ia meminta kementerian dan lembaga mengenai segera merealisasikan aktivitas nan telah direncanakan serta mendorong pemerintah wilayah mendukung penyelenggaraan program di lapangan.

Hal itu disampaikan Tito saat memimpin Rapat dan Press Release Perkembangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Kelautan dan Perikanan serta Fasilitas Perumahan dan Permukiman di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (21/10).

Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Teddy Paul H. Siagian.

"Pemerintah pusat maupun pemerintah wilayah tidak berakhir terus melakukan percepatan pemulihan rehabilitasi, rekonstruksi pascabencana Sumatera," ujar Tito.

Dalam rapat tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memaparkan sejumlah program rehabilitasi dan rekonstruksi sektor kelautan dan perikanan nan dijalankan kementeriannya pada 2026.

Program itu mencakup rehabilitasi tambak, kolam, dan keramba, support ekskavator, support perebusan garam, serta support sarana pengolahan dan kotak pendingin alias cool box. Pemerintah juga menyalurkan support mesin dan kapal penangkapan ikan serta perangkat penangkap ikan.

Trenggono turut menyampaikan perkembangan penyelenggaraan beragam program tersebut, termasuk rehabilitasi prasarana pelabuhan perikanan nan terdampak bencana.

Selain memulihkan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir dan perikanan, pemerintah mengebut pembangunan kediaman tetap bagi penduduk nan kehilangan rumah maupun lahan akibat bencana.

Kementerian PKP menargetkan pembangunan 26.036 unit huntap melalui skema relokasi terpusat di tiga provinsi terdampak selama 2026-2027. Dari jumlah tersebut, sebanyak 21.228 unit direncanakan dibangun di Aceh, 3.707 unit di Sumatera Utara, dan 1.101 unit di Sumatera Barat.

Tito menambahkan pembangunan kompleks huntap oleh Kementerian PKP diprioritaskan bagi penduduk nan kehilangan rumah sekaligus lahan, termasuk masyarakat nan tinggal di area berisiko tinggi alias wilayah nan terdampak sangat parah hingga satu kampung hilang.

"Yang [huntap] kompleks itu dikerjakan oleh PKP ini terutama nan rumahnya, tanahnya sudah lenyap sudah enggak ada lagi alias di wilayah merah, satu kampung lenyap otomatis dibangunkan lagi kompleks [oleh] PKP," ujar Tito.

Menurut Tito, kesiapan lahan menjadi salah satu persoalan nan kudu segera diselesaikan agar pembangunan kompleks huntap dapat melangkah sesuai target. Karena itu, dia meminta pemerintah wilayah membantu menuntaskan hambatan penyediaan lahan untuk letak relokasi penduduk terdampak.

Proses rehabilitasi dan rekonstruksi juga menghadapi tantangan lantaran skala musibah nan meluas hingga 53 kabupaten/kota di tiga provinsi. Selain kerusakan awal, musibah susulan berupa banjir dan tanah longsor kembali mengganggu pemulihan, apalagi merusak sejumlah prasarana nan sebelumnya telah diperbaiki.

"Kita terus bekerja tapi alamnya begitu kita enggak bisa lawan," ujar Tito.

Meski demikian, Tito menegaskan pemerintah pusat dan wilayah bakal terus melanjutkan upaya pemulihan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak.

Koordinasi lintas kementerian dan lembaga berbareng pemerintah wilayah diharapkan dapat mempercepat pemulihan beragam sektor, mulai dari kelautan dan perikanan hingga penyediaan kediaman layak bagi penduduk nan kehilangan tempat tinggal.

"Kita tidak menyerah kita terus bekerja untuk kepentingan rakyat," pungkasnya.

(ory/ory)