Pemerintah Minta Daerah Perkuat Inovasi dan Kebijakan Berbasis Bukti

Pemerintah Minta Daerah Perkuat Inovasi dan Kebijakan Berbasis Bukti

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah wilayah untuk mempercepat lompatan penemuan sebagai upaya meningkatkan daya saing dan kualitas pelayanan publik.

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN)  Yusharto Huntoyungo menegaskan, guna mencapai lompatan inovasi, pemerintah wilayah tidak cukup mengandalkan kreativitas, namun didukung kerjasama nan kuat antar pemangku kepentingan serta kebijakan nan berbasis bukti (evidence-based policy).

‘’Inovasi nan dibangun di atas data, riset, dan praktik baik bakal lebih tepat sasaran, efektif, serta berkelanjutan,’’ ujar Yusharto saat Kegiatan Evaluasi dan Penguatan Inovasi Daerah Menuju Predikat Nasional nan diselenggarakan oleh Bapperida Tabalong dikutip Rabu (16/4/2026).

"Dalam kerja-kerja pengembangan inovasi, Pemerintah Kabupaten Tabalong perlu melibatkan seluruh unsur pentahelix, mulai dari akademisi, bumi usaha, masyarakat, hingga media, agar penemuan nan dihasilkan tidak hanya solutif tetapi juga mempunyai akibat luas,”lanjutnya.

Kebijakan berbasis bukti dapat memastikan setiap kebijakan nan diambil telah melalui proses kajian info dan pembuktian empiris, sehingga bisa meminimalisir akibat kegagalan serta meningkatkan akuntabilitas kebijakan publik.

Dengan pendekatan tersebut, penemuan tidak lagi berkarakter sporadis, melainkan terarah dan terintegrasi dalam sistem pembangunan daerah.

“Kami percaya ke depan akibat penemuan dari Kabupaten Tabalong bakal semakin baik, dengan catatan kualitas penemuan nan dihasilkan betul-betul diperhatikan kualitasnya" ujarnya.

Yusharto juga menekankan pentingnya penguatan kelembagaan inovasi melalui support regulasi, termasuk pembentukan peraturan wilayah tentang inovasi.