Pemerintah Mau Buka Rekening Massal Buat Warga RI, Ini Komentar Ekonom

Jakarta, CNBC Indonesia - Beberapa pengamat ekonomi buka bunyi mengenai rencana pemerintah nan bakal membuka rekening massal bagi masyarakat Indonesia, di mana perihal ini menjadi salah satu upaya pemerintah agar support sosial (bansos) bisa lebih tepat sasaran.

Kepala Center of Macroeconomics and Finance Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M. Rizal Taufikurahman mengatakan pembukaan rekening bank secara massal dinilai positif lantaran dapat memperluas inklusi finansial di masyarakat. Namun, Ia menegaskan tetap ada akibat jika upaya ini tidak serius dilakukan.

"Pembukaan rekening massal menjadi positif lantaran dapat memperluas inklusi keuangan, memperkuat pedoman biaya perbankan, dan membikin transfer bansos lebih efisien. Namun, ada akibat nyata, di mana jika tidak diantisipasi, maka bakal muncul rekening pasif, biaya administrasi, dan adanya penyalahgunaan rekening," kata Rizal kepada CNBC Indonesia, dikutip Jumat (11/9/2026).

Rizal menambahkan penerapan rekening massal ini kudu konsentrasi pada kualitas data, bukan sekadar jumlah rekening.

"Integrasi NIK, DTSEN, Dukcapil, KYC perbankan, perlindungan info pribadi, serta sistem penemuan fraud kudu menjadi fondasi. Tanpa itu, kebijakan ini berisiko hanya memindahkan persoalan lama ke kanal digital," terang Rizal.

Terkait upaya penyaluran bansos nan lebih efektif, Ia menjelaskan pembukaan rekening massal ini dapat meningkatkan ketepatan dan mengurangi rantai distribusi. Namun, rekening tersebut tidak membikin penyaluran bansos otomatis tepat sasaran jika pedoman info penerimanya tetap bermasalah.

"Tetapi rekening nan tepat tidak otomatis membikin bansos tepat sasaran jika pedoman info penerimanya tetap bermasalah. Karena itu, keberhasilan kudu diukur dari turunnya inclusion error, exclusion error, kebocoran, dan biaya penyaluran," ujarnya.

Di satu sisi, pemerintah juga perlu memperkuat pengawasan transaksi agar rekening tersebut tidak disalahgunakan seperti gambling online alias transaksi terlarangan lainnnya.

"Tanpa pengawasan transaksi nan kuat dan integrasi bank, OJK, PPATK, serta abdi negara penegak hukum, rekening massal justru bisa menambah kanal baru bagi rekening nominee alias rekening penampung," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai pembukaan rekening massal tersebut dapat menjadi bagian dari perkembangan kedaulatan moneter Indonesia di era digital, ketika akses terhadap duit semakin berjuntai pada akses terhadap prasarana tempat duit bergerak.

"Yang menarik dari kebijakan ini sebenarnya bukan saldo Rp50 ribunya, tapi lebih ke esensial pendapat bahwa ketika seseorang memasuki usia dewasa dan memperoleh identitas sebagai penduduk negara, dia sekaligus memperoleh pintu masuk ke sistem finansial dan sistem pembayaran nasional.", kata Fakhrul

Selain itu, pembukaan rekening massal juga membikin adanya integrasi info kependudukan dengan akses keuangan, nan memberikan implikasi cukup besar.

"KTP selama ini memberi seseorang identitas sebagai penduduk negara. Di era digital, rekening dapat menjadi salah satu pintu nan memberinya identitas dan akses sebagai economic citizen," terang Fakhrul.

Namun Fakhrul mengingatkan bahwa keberhasilan program jangan diukur hanya dari jumlah rekening nan sukses dibuka.

"200 juta rekening tidak otomatis berfaedah 200 juta masyarakat sudah financially included. Setelah account ownership, tahap berikutnya adalah account usage dan akhirnya economic participation," ujar Fakhrul.

Karena itu, pemerintah dan industri finansial perlu memastikan rekening berbiaya rendah, mudah digunakan, interoperable dengan sistem pembayaran nasional, mempunyai perlindungan info nan kuat, serta tidak menciptakan ketergantungan permanen kepada satu lembaga finansial tertentu.

Kebijakan juga perlu disertai literasi finansial dan perlindungan konsumen, terutama lantaran sebagian penerimanya merupakan masyarakat nan baru pertama kali memasuki sistem finansial formal.

(chd/haa) [Gambas:Video CNBC]