Pemerintah Mau Atur Penggunaan Uang Bansos, Khawatir Jadi Modal Judol

Jakarta -

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) nan juga Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan penyaluran support sosial ke depan tidak lagi diberikan dalam corak subsidi terhadap produk. Bantuan bakal disalurkan transfer tunai langsung kepada masyarakat melalui rekening bank penerima.

Rencananya, penyaluran bansos dalam corak langsung transfer tunai langsung pada kuartal I 2027. Luhut menyampaikan pada tahun ini, pemerintah sedang menyelesaikan persoalan info penerima bansos agar lebih tepat sasaran.

Selain itu, Luhut mengatakan pemerintah juga sedang mencari langkah agar biaya bansos nan masuk ke rekening masyarakat tidak dipakai untuk gambling online. Salah satu opsi nan dipikirkan pemerintah ialah memberikan kupon alias membatasi penggunaan biaya bansos.

"Bagaimana langkah memberikan? tadi sudah diberikan kepada accountnya. Tapi juga bakal kelak jangan disalahgunakan juga duit itu. Kita tetap mikir apakah kelak berikan kupon sehingga tidak boleh gambling online. Jadi hanya mungkin bayar listrik, bayar beras, bayar bensin dan segala macam," ujar Luhut di Kantor DEN, Jakarta, Kamis (10/8/2026).

Luhut mengatakan support ini juga bakal diprioritaskan bagi ibu-ibu. Langkah tersebut juga dilakukan untuk mengantisipasi agar biaya bansos tidak digunakan untuk gambling online.

"Tapi kita waspadai jangan sampai jadi judol. Makanya uang-uang biaya kelak itu bakal sasaran pada ibu-ibu. Kalau ibu-ibu lebih sedikit judol lah," ujarnya.

Luhut mengatakan pemerintah menargetkan sekitar 50 juta masyarakat nan masuk dalam kategori desil 1-5 nan bakal mendapatkan bansos ini.

"Masyarakat termiskin nan ada tadi 50 juta ya? 50 juta itu sudah pasti bakal diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya kelak saya kira fiskal kemarin presiden dengan penghematan digitalisasi nan kami hitung bisa mencapai Rp 1.200 triliun, itu nomor itu bisa bakal turun ke bawah. Jadi presiden mau tadi masalah keadilan itu betul-betul sampai ke bawah, jadi pemerintah datang di tengah-tengah masyarakat," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk mempunyai rekening di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI). Rekening bank tersebut bakal digunakan untuk penyaluran support sosial (bansos) pemerintah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan rekening tersebut nantinya bakal diberikan kepada masyarakat di atas usia 18 tahun nan belum mempunyai rekening bank. Pembukaan rekening ini dilakukan agar penyaluran bansos bisa sigap dan tepat.

"Itu agar kelak setiap support itu betul-betul sigap dan tepat sasaran. Bansos dan lain-lain. Itu rencana Pak Presiden seperti itu kelihatannya," ujar Purbaya kepada wartawan di area Sunter, Jakarta Utara, Selasa (8/9/2026).

Purbaya menjelaskan, proses pembukaan rekening nantinya bakal melibatkan info dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

"Ada juga kemungkinan, ini sudah selesai sih obrolan kita? Dalam obrolan ya, ada kemungkinan juga kelak setiap orang nan bikin KTP langsung otomatis dibuatkan rekeningnya," terangnya.

(hrp/fdl)