Pemerintah Kebut Pemulihan Sektor Perikanan & Huntap Pascabencana Sumatera

Jakarta -

Pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemulihan sektor kelautan dan perikanan serta pembangunan kediaman tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana.

Percepatan tersebut memerlukan koordinasi pemerintah pusat dan daerah, terutama untuk memastikan program terlaksana sesuai Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera 2026-2028.

Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian saat memimpin Rapat dan Press Release Perkembangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Kelautan dan Perikanan serta Fasilitas Perumahan dan Permukiman di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (21/10).

Tito menekankan pentingnya mempercepat penyelenggaraan program mengingat waktu nan tersisa pada 2026 semakin terbatas. Ia meminta kementerian/lembaga mengenai memastikan aktivitas nan telah direncanakan dapat segera direalisasikan. Ia juga mengimbau pemerintah wilayah (Pemda) untuk turut mendukung penyelenggaraan program di lapangan.

"Pemerintah pusat maupun pemerintah wilayah tidak berakhir terus melakukan percepatan pemulihan rehabilitasi, rekonstruksi pascabencana Sumatera," ujar Tito dalam keterangannya, Rabu (21/10/2026).

Berdasarkan paparan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempunyai sejumlah program rehabilitasi dan rekonstruksi di sektor kelautan dan perikanan pada 2026. Program tersebut meliputi rehabilitasi tambak, kolam, dan keramba; support ekskavator; support perebusan garam; support sarana pengolahan dan cool box; support mesin dan kapal penangkapan ikan; serta support perangkat penangkap ikan. Trenggono juga menyampaikan progres penyelenggaraan program tersebut, termasuk rehabilitasi prasarana pelabuhan perikanan.

Selain pemulihan sektor perikanan, rapat tersebut membahas pembangunan huntap bagi penduduk nan kehilangan rumah dan lahan akibat bencana. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan pembangunan 26.036 unit huntap relokasi terpusat di tiga provinsi terdampak selama 2026-2027. Jumlah tersebut terdiri dari 21.228 unit di Aceh, 3.707 unit di Sumatera Utara (Sumut), dan 1.101 unit di Sumatera Barat (Sumbar).

"Yang (huntap) kompleks itu dikerjakan oleh PKP ini terutama nan rumahnya, tanahnya sudah lenyap sudah enggak ada lagi alias di wilayah merah, satu kampung lenyap otomatis dibangunkan lagi kompleks [oleh] PKP," ujar Tito.

Menurut Tito, salah satu perihal nan perlu segera dituntaskan adalah penyediaan lahan untuk pembangunan kompleks huntap. Karena itu, dia meminta Pemda membantu menyelesaikan hambatan lahan agar pembangunan dapat melangkah sesuai target.

Ia juga mengingatkan bahwa upaya pemulihan menghadapi tantangan lantaran cakupan musibah meliputi 53 kabupaten/kota di tiga provinsi. Bencana susulan berupa banjir dan tanah longsor turut memengaruhi proses rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk merusak kembali sejumlah prasarana nan sebelumnya telah diperbaiki.

"Kita terus bekerja tapi alamnya begitu kita enggak bisa lawan," ujar Tito.

Meski menghadapi beragam kendala, Tito menegaskan bahwa pemerintah pusat dan wilayah bakal terus bekerja untuk memulihkan kondisi masyarakat terdampak. Melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga dan Pemda, percepatan pemulihan di beragam sektor, termasuk kelautan dan perikanan serta pembangunan huntap, diharapkan dapat melangkah lebih optimal.

"Kita tidak menyerah kita terus bekerja untuk kepentingan rakyat," pungkasnya.

Sebagai informasi, rapat tersebut dihadiri Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono serta Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perdesaan Kementerian PKP, Teddy Paul H. Siagian.

(prf/ega)