Pemerintah Janji Perbaiki Data Desil Usai Banyak Diprotes

Jakarta -

Pengelompokan family di Indonesia berasas posisi tingkat kesejahteraannya namalain desil jadi buah bibir. Perhitungan desil muncul dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) nan sedang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) nan saat ini tetap terus dibenahi oleh pemerintah.

Desil menjadi krusial lantaran pengelompokan ini menjadi pedoman bagi pemerintah untuk memberikan beragam support sosial. Banyak masyarakat nan cemas penghitungan desil ini kurang tepat dan akurat, pada akhirnya membikin support sosial tidak bisa diakses, padahal tetap membutuhkan.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari buka soara soal gempar kalkulasi desil ini. Menurutnya pemerintah pasti bakal memberikan atensi untuk keluhan-keluhan nan disampaikan masyarakat andaikan kalkulasi desil rupanya tidak tepat, kemudian mendorong dilakukannya perbaikan.

"Ya, tentunya keluhan-keluhan nan terjadi, masalah-masalah nan terjadi menjadi masukan bagi pemerintah untuk bisa dikoreksi," ujar Qodari di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2026).

Perbaikan Data Desil

Qodari lantas bicara soal upaya pemerintah untuk memperbaiki pendataan info sosial dan ekonomi. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto juga sudah mengumumkan sendiri penyesuaian pedoman info bakal dilakukan.

Sebab, selama ini menurutnya masalah ketidakakuratan info penerima support tetap terjadi di Indonesia. Dia bicara dalam penyaluran support sosial ada dua jenis masalah.

Pertama, inclusion error ialah orang nan tidak berkuasa mendapatkan support tapi mendapatkannya. Kedua, exclusion error ialah saat pihak nan mestinya mendapatkan support justru tak mendapatkan apa-apa.

"Presiden Prabowo sendiri kemarin waktu pidato tanggal 14, ya, di DPR juga menyebut mengenai re-basing. Jadi mengenai perlinsos nan notabene info dasarnya adalah data-data sosial ekonomi, itu bisa saja dilakukan pertimbangan untuk bisa mendapatkan kecermatan info nan lebih baik. Dan memang kecermatan info ini nan menjadi perhatian Bapak Presiden," papar Qodari.

Sebelumnya, penentuan nomor desil masyarakat Indonesia rencananya bakal dikaji ulang. Hal ini diungkapkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Menurutnya info sosial dan ekonomi memang bakal selalu berubah.

"Ya selalu (data berubah), info sifatnya dinamis," kata Airlangga di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (20/8) lalu.

Sensus Ekonomi

Saat ini Sensus Ekonomi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sensus itu bakal mengevaluasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Perubahan nomor desil masyarakat Indonesia tetap menunggu dari hasil Sensus Ekonomi nan dilakukan BPS.

Sementara itu, sebelumnya Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan nomor desil menunjukkan posisi relatif suatu family dibandingkan family lainnya berasas beragam karakter sosial ekonomi. Ia menyebut, nomor desil tidak serta merta menjadi ukuran ekonomi satu keluarga.

"Karena itu, nomor desil perlu dipahami sebagai gambaran posisi relatif dalam pemeringkatan kesejahteraan, bukan sebagai ukuran tunggal kondisi ekonomi suatu keluarga," kata dia dalam keterangannya, dikutip Sabtu (22/8).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga buka bunyi soal gempar penetapan desil. Dia mengatakan, pemerintah terus melakukan perbaikan terhadap DTSEN nan menjadi pedoman dari penetapan desil. Menurut Purbaya, pihaknya sudah mengeluarkan anggaran besar untuk Badan Pusat Statistik (BPS) nan melakukan survey.

"Makanya sedang diperbaiki itu, DTSEN. Saya ngeluarin duit cukup banyak jika ke BPS tahun ini ya," kata Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (26/8).

Purbaya menambahkan, kesalahan info lazim terjadi dalam proses survei. Namun, sang bendaharawan negara berambisi hasil nan dikeluarkan BPS tahun depan jauh lebih baik.

"Jadi, tahun depan semestinya sih bakal lebih baik. Kalau salah satu, dua kan biasanya selalu ada jika di-survey.Tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi," sebut Purbaya.

(acd/acd)